JAKARTA. Langkah pemerintah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80 ribu per kilogram (kg) dinilai tidak berhasil. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih berkisar Rp 115-135 ribu per kg.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan bahwa impor daging hanya merupakan solusi jangka pendek. Dan karena tidak dirancang secara matang, dampaknya malah menimbulkan bebagai persoalan.

“Pemerintah salah kasi obat, yang sakit, sakit kepala dikasi obat rematik, jadi apapun yang dilakukan pemerintah dengan memasukan barang dari Australia, New Zeland dan India hingga jeroan hanya mengganggu,” ujarnya dalam Bincang Bincang Agrisbisnis (BBA) di Jakarta, Kamis (28/7).  

NHM Terapkan Keberlanjutan, Bangun Area Nursery untuk Tanaman dan Satwa Endemik

Hal itu pun diakui oleh Direktur Pengadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu.  Menurutnya target pemerintah menjual harga daging sapi di angka Rp 80 ribu per kg memang belum dibarengi dengan desain yang matang dalam pola tata niaga yang digulirkan.

Namun kata dia, niatan pemerintah sangat baik, yakni menurunkan harga daging sapi secepat mungkin melalui operasi pasar. Selama ramadan dan Lebaran tahun ini, Bulog mendapatkan mandat menyalurkan daging sapi murah dikisaran harga Rp 80 ribu sebanyak 10 ribu ton hingga akhir tahun ini. Tetapi akibat minimnya pasokan, hanya sekitar 3.000 ton yang berhasil disalurkan.

“Kami hanya seminggu sebelum puasa mendapatkan tugas itu, awalnya PT Berdikari yang ditugaskan, namun dalam perjalannnya daging tidak kunjung tiba, sehingga pemerintah menujuk Bulog menjelang puasa untuk impor dari Australia, New Zeland dan lainnya,” ujarnya.

Menurut Wahyu, selama operasi pasar berlangsung, Bulog tidak mengambil keuntungan sama sekali. Sebab pola usaha yang dilakukan Bulog menggunakan skim usaha komersial atau sama dengan sistem pembelian perusahaan lainnya.

“Kami membeli saja harga daging dikisaran Rp 78 ribu, dan menjual Rp 80 ribu, itu termasuk di luar daerah seperti Lampung, Medan, Palembang dan lainnya, padahal kami mengirimkan menggunakan pesawat,” kata dia.

Pengajar Peternakan Universitas Padjajaran Bandung Rochadi Tawaf mengatakan keinginan Presiden Jokowi untuk menjual daging seharga Rp 80 ribu tidak diimbangi gran desain yang matang di lapangan. “Pemerintah mengganggap data suplai tidak benar, data demand tidak benar, sementara yang ada hanya harga, sehingga harga inilah yang menjadi patokan ketimpangan suplai demand,” ujarnya.

Jadi kebijakan saat ini  menurutnya bukannya melindungi peternak sapi didalam negeri, tetapi justru sebaliknya. Solusi dasar penyelesaian dalam kasus ini adalah dengan peningkatan ketersediaan sapi lokal siap potong di dalam negeri.  

Selain itu juga dengan mengubah sistem pemeliharaan peternakan sapi rakyat dari pola usaha perbibitan menjadi usaha penggemukan. “Sehingga nilai tambahnya akan lebih besar yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan peternak di pedesaan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News