KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan melalui penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar di wilayah I (Sumatera).

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi per Maret 2026, tercatat sebanyak 567 SPPG di wilayah I sempat dihentikan operasionalnya.

Dari jumlah tersebut, 450 SPPG telah kembali beroperasi setelah melalui proses pembenahan dan dinyatakan memenuhi standar. Sementara itu 117 SPPG lainnya masih dalam kondisi berhenti operasional dan menjalani proses evaluasi lanjutan.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: BGN Wajibkan SPPG Kelola Limbah MBG

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan penghentian operasional merupakan instrumen penegakan standar yang dilakukan secara sistematis dan terukur.

“Penghentian operasional dilakukan secara terukur dan berbasis indikator evaluasi yang ketat, guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel,” ujarnya di keterangan, Kamis  (19/3).

Baca Juga: BGN Hentikan Operasional 2 SPPG di Sulsel Imbas Telat Kirim Paket MBG

Adapun untuk rincian teknis terkait temuan di lapangan, termasuk variasi kendala pada masing-masing SPPG,BGN klaim Harjito belum sepenuhnya bisa dibuka ke publik.

Proses pendalaman dan verifikasi masih berlangsung guna memastikan akurasi data serta menjaga objektivitas dalam penyampaian informasi.

Dalam kerangka perbaikan, Selain sanksi administratif BGN juga menerapkan pendekatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

BGN juga memperkuat sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Pendekatan ini diharapkan bisa menekan risiko pelanggaran berulang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News