JAKARTA. Sudah selayaknya usaha mikro mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Namun, sejumlah pakar ekonomi menyarankan Prabowo-Hatta lebih realistis dalam mengembangkan sektor usaha informal ini. Tujuannya supaya pelaksanaan program tersebut bisa lebih fokus benar-benar dinikmati oleh pengusaha mikro.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan, Prabowo-Hatta tidak perlu membuka bank khusus sebagai bantuan permodalan. Ide itu sudah ada pada era Soeharto dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD).

Namun pada perkembangannya non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah KUD sangat tinggi. Kredit macet timbul karena KUD menyalurkan dana terlalu murah, tapi tingkat pengembaliannya rendah. "Optimalkan saja bank yang sudah ada," ujar Lana.

Pemerintah harus mendorong perubahan syarat bagi pengusaha mikro untuk mendapatkan kredit. Syarat saat ini menyebabkan mereka tak layak mendapatkan kredit.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat, UMKM ataupun sektor informal lainnya sangat membutuhkan akses berusaha. Mereka perlu diberikan ruang untuk bisa memperluas ide serta usahanya.

Pemerintah bisa menggandeng atau bekerja sama dengan pelaku usaha menengah besar seperti Indomart ataupun Alfamart untuk menjajakan barang produksi UMKM.

Terapkan konsep simbiosis mutualisme antara UMKM dengan industri yang lebih besar. "Kalau bertarung secara bebas, UMKM sudah pasti kalah dengan pengusaha besar," tandas Enny.

Selain itu, UMKM pun harus diberikan penyuluhan dan pembinaan. Bagaimana cara membuat pembukuan hingga mengembangkan usahanya menjadi materi pembinaan. Karena itu fungsi dan peran divisi pembinaan UMKM di kementerian terkait menjadi sangat penting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto