KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan belum membuka peluang impor liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pasalnya, pasokan gas nasional masih mencukupi sehingga kebutuhan akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Alih-alih impor, pemerintah memilih menahan sebagian volume ekspor LNG untuk dialihkan ke pasar domestik.

“Nah memang kemarin, banyak hal yang menjadi diskusi, kenapa kita menahan sebagian ekspor? Karena kami ingin menahan neraca komoditas kita. Perintah Bapak Presiden adalah memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh produk-produk dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (11/8/2025).

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Baca Juga: Kementerian ESDM Ungkap Sedang Godok Regulasi Baru Soal Harga Biodiesel B40

Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak penjualan LNG yang sudah terjalin antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pembeli global.

“Tapi, kita kan harus menghargai kontrak KKKS, kontrak-kontrak yang sudah dilakukan sebelum proses produksi berjalan, kita harus hargai, Karena kalau tidak, itu juga akan tidak menguntungkan persepsi global terhadap negara kita,” jelasnya.

Bahlil menegaskan, sampai saat ini tidak ada izin impor gas yang dikeluarkan.

“Sampai dengan hari ini, belum pernah kita impor gas, sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri, dengan konsumsi dalam negeri,” ujarnya.

Baca Juga: Investasi Sektor ESDM Semester I-2025 Tembus US$13,9 Miliar, Tertinggi dalam 5 Tahun

Melansir data Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi lokal untuk konsumsi dalam negeri mencapai 69% atau 3.877 billion british thermal unit per day (bbtud). Dari jumlah tersebut, 38% (2.110 bbtud) dialokasikan untuk hilirisasi seperti produksi pupuk dan kaca, sedangkan 31% (1.767 bbtud) untuk kebutuhan domestik lainnya. Adapun porsi ekspor hanya 31% atau 1.721 bbtud.

Menurut Bahlil, hilirisasi gas memberikan nilai tambah di dalam negeri, menghemat devisa, menjaga neraca perdagangan, memungut pajak (PPN dan PPh), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pembangunan pabrik.

"Nah ini, hilirisasi industri dan pupuk, domestik lain itu, BBG, Jargas, Peningkatan Produksi Migas, Ketenagalistrikan, LNG dan LPG. Ini dalam negeri," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News