KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Abdurohman mengatakan, bahwa dalam jangka pendek, stagflasi global baru menunjukkan gejala serta efek rambatannya ke Indonesia masih terbatas.

Meski begitu, pemerintah terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi beserta potensi risiko yang mungkin terjadi. Dengan begitu, berbagai opsi langkah antisipatif selalu disiapkan.

Abdurrahman mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang telah disepakati berkisar 5,3% hingga 5,9% secara year on year (yoy) didorong oleh kinerja ekspor komoditas yang masih kuat, investasi untuk sektor-sektor baru terkait hilirisasi, digitalisasi, dan pembangunan ekonomi hijau serta proyek-proyek strategis nasional, serta meningkatnya konsumsi masyarakat.

Baca Juga: Ada Ancaman Stagflasi Global, BKF : Efek Rambatannya Ke Indonesia Masih Terbatas

Lebih lanjut dirinya mengatakan, permintaan domestik baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi diperkirakan juga akan meningkat tajam dengan sumber pembiayaan yang cukup memadai. Efek dari terhentinya aktifitas ekonomi akibat pandemi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan meningkat pesat.

“Bila dalam kondisi normal, tambahan DPK di perbankan sekitar Rp 300 triliun setahun, selama pandemi meningkat dua kali lipat per tahunnya. Hasil ekspor komoditas menjadi salah satu sumber utamanya,” ujar Abdurrahman kepada Kontan.co.id, Rabu (12/6).

Selain itu, dengan membaiknya pandemi, aktivitas konsumsi dan investasi juga diperkirakan akan meningkat. Menurutnya hal ini sudah terlihat dari terus menguatnya kredit perbankan untuk konsumsi dan investasi, dimana saat ini pertumbuhan kredit mencapai sekitar 9%.

“Puncak pertumbuhan konsumsi dan investasi biasanya terjadi satu tahun setelah puncak booming komoditas, sebagaimana terjadi pada periode sebelumnya,” jelasnya.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Indonesia Dihantui Stagflasi, Ini Kata Ekonom

Dari sisi kebijakan, Abdurrahman mengatakan bahwa dengan mulai kuatnya pemulihan sektor swasta sehingga pada tahun 2023 menjadi momen yang tepat untuk melakukan konsolidasi fiskal untuk menghindari crowding out effect sehingga dapat menjaga keberlanjutan pemulihan.

Tidak hanya itu, upaya menjaga daya beli masyarakat juga akan diupayakan melalui berbagai langkah pengendalian Inflasi, termasuk penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) melalui forum Tim Pengendalian Inflasi, baik di level pusat maupun daerah.

Lebih lanjur Abdurrahman menjelaskan, berbagai kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas nasional juga dilakukan dan telah menjadi fokus kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 yang juga seiring sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .