KONTAN.CO.ID - JAKATA. Optimisme konsumen dan pengusaha menurun jelang hajatan pemilihan umum (Pemilu) 2019 dan penetapan target pengejaran pajak yang cukup tinggi. Hal ini disinyalir akan berdampak pada tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), angka indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Maret 2018 melemah menjadi 0,9 dari bulan sebelumnya mencapai 112,2. Pelemahan terjadi karena adanya penurunan indeks kondisi ekonomi (IKE), yang diikuti pelemahan indeks penghasilan dan indeks ketersediaan lapangan.

Menurunnya optimisme konsumen diduga sebagai dampak dari keadaan sosio-politik Indonesia saat ini dan pengetatan target pendapatan pajak.

“Ada dua faktor yang mempengaruhi pelemahan ini, yaitu semakin mendekatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilu, serta target pendapatan pajak yang terlalu tinggi,” ujar Mohammad Faisal, Direktur Penelitian CORE Indonesia, Jumat, (6/4).

Pelemahan IKK akan sangat berdampak pada target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok sebesar 5,4%. Faisal memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya akan berkisar 5,1% hingga 5,2%.

“Dengan pelambatan ekonomi di kuartal pertama tahun ini, untuk mencapai 5,2% saja, perlu kerja ekstra. Apalagi 5,3%, sudah benar-benar hebat itu,” jelasnya.

Agar optimisme konsumen dan pengusaha meningkat lagi, Faisal mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga daya beli konsumen, meningkatkan investasi, dan penguatan anggaran belanja pemerintah. Kendati begitu, yang paling penting adalah menjaga daya beli konsumen. “Ekspor-impor kita pada tiga bulan terakhir saja sudah defisit. Sektor ini tidak bisa membantu untuk meningkatkan optimisme konsumen dan pengusaha,” papar Faisal.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah agar optimisme dan daya beli masyarakat kembali naik. “Untuk menengah ke bawah, pemerintah harus gencarkan program padat karya dan dana desa, serta mempertahankan subsidi, kendati harga BBM akan naik. Sedangkan bagi menengah ke atas, pemerintah harus dapat memastikan Pemilu dan Pilkada berlangsung aman dan tidak menganggu stabilitas, serta lebih hati-hati dalam mengejar target pajak,” imbuh Faisyal.

Kendati begitu, Faisal bilang, indeks yang diterbitkan oleh BI itu belum benar-benar bisa diandalkan. Selain karena sampel dari surveinya tetap, masih ada beberapa faktor yang harus dijadikan acuan, seperti penjualan ritel dan penjualan riil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini