KONTAN.CO.ID-JAKARTA Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya atau ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) tercepat di dunia dalam lima tahun ke depan. Namun, di balik prospek tersebut, ekonom menilai terdapat sinyal lain yang perlu diwaspadai, yakni terus menyusutnya jumlah kelas menengah.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, jika proyeksi lonjakan orang super kaya dibaca bersamaan dengan tren penyusutan kelas menengah, terlihat adanya pergerakan yang berbeda antara kelompok masyarakat paling atas dan lapisan menengah.

"Kalau dua data ini dibaca berdampingan, gambaran yang muncul memang menarik. Di satu sisi, Indonesia diproyeksikan memimpin pertumbuhan orang sangat kaya. Di sisi lain, jumlah kelas menengah justru turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025. Jika ditarik lebih panjang, jumlah kelas menengah juga telah menyusut sekitar 5,6 juta orang dibandingkan 2016," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (28/6).

Baca Juga: Leads Property: Stimulus Rumah Subsidi Belum Berdampak Signifikan ke Penjualan

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kedua fenomena tersebut tidak dapat langsung disimpulkan memiliki hubungan sebab akibat.

Menurut Yusuf, peningkatan jumlah individu super kaya lebih banyak dipengaruhi kenaikan nilai aset seperti saham, kepemilikan usaha, dan properti, bukan karena terjadi perpindahan kekayaan dari kelas menengah ke kelompok terkaya.

Ia menjelaskan, akar persoalan terletak pada perbedaan sumber pertumbuhan pendapatan. Pemilik modal memperoleh keuntungan dari apresiasi aset yang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan pekerja.

"Sementara itu, upah riil di Indonesia justru mengalami penurunan rata-rata sekitar 1,1% per tahun selama periode 2018 hingga 2024. Ketika imbal hasil modal secara konsisten lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan tenaga kerja, kesenjangan akan melebar secara alami," katanya.

Yusuf menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonom Thomas Piketty yang menyebut tingkat pengembalian modal cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan kekayaan semakin melebar.

Oleh karena itu, menurutnya, tren tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dinikmati secara merata.

"Ekonomi Indonesia memang tetap tumbuh sekitar lima persen, tetapi pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong mobilitas sosial," katanya.

Ia menambahkan, indikasi tersebut tercermin dari membengkaknya jumlah kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah menjadi sekitar 142 juta orang pada 2025. 

Kelompok ini telah keluar dari kemiskinan, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk masuk dan bertahan sebagai kelas menengah. 

Sebagian di antaranya bahkan merupakan rumah tangga yang mengalami penurunan kelas ekonomi. Yusuf juga menyoroti mulai rapuhnya daya tahan konsumsi kelas menengah. 

Hal itu, menurutnya, terlihat dari meningkatnya pinjaman daring (online lending) dan pembiayaan melalui pergadaian sepanjang 2025.

"Ini menunjukkan bahwa sebagian konsumsi tidak lagi ditopang oleh kenaikan pendapatan, tetapi oleh utang. Dalam jangka pendek konsumsi memang masih terlihat bertahan, tetapi fondasinya menjadi lebih lemah karena dibangun di atas kewajiban pembayaran di masa depan," jelasnya.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, Yusuf memperingatkan terdapat sejumlah risiko terhadap perekonomian nasional.

Pertama, konsumsi domestik berpotensi kehilangan tenaga karena kelas menengah merupakan motor utama permintaan dalam perekonomian. 

Sementara kelompok sangat kaya cenderung mengalokasikan tambahan kekayaannya ke investasi maupun aset dibandingkan konsumsi sehari-hari.

Kedua, tekanan terhadap fiskal diperkirakan meningkat. Menurutnya, kelas menengah merupakan penyumbang utama penerimaan pajak.

Apabila jumlahnya terus menyusut, basis penerimaan negara akan ikut melemah, sedangkan kebutuhan belanja sosial justru meningkat untuk menopang kelompok masyarakat yang semakin rentan.

Ketiga, mobilitas sosial akan semakin sulit. Yusuf menilai ketika masyarakat merasa kerja keras tidak lagi cukup untuk meningkatkan taraf hidup, kepercayaan terhadap sistem ekonomi dapat ikut menurun dan dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial serta kualitas pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ia menilai tren tersebut juga meningkatkan risiko Indonesia terjebak dalam middle income trap.

"Negara berpendapatan menengah tidak bisa naik kelas hanya dengan menambah jumlah miliarder. Yang dibutuhkan adalah kelas menengah yang semakin besar, produktif, dan memiliki daya beli kuat," kata Yusuf.

Ia menambahkan bahwa kelompok menengah justru merupakan sumber konsumsi, investasi sumber daya manusia, inovasi, dan penerimaan pajak yang menopang pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai informasi, laporan The Wealth Report 2026 yang diterbitkan Knight Frank memproyeksikan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya tercepat di dunia hingga 2031.

Populasi individu dengan kekayaan bersih di atas US$ 30 juta diperkirakan meningkat dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. 

Dengan pertumbuhan sekitar 81,7%, Indonesia berada di posisi teratas dunia, melampaui Arab Saudi dan Polandia yang sama-sama diproyeksikan tumbuh 63%, serta Vietnam dan Australia yang masing-masing sebesar 59%.

Baca Juga: Restrukturisasi BUMN, Prabowo Sebut Jumlah BUMN Akan Dipangkas Jadi 250 Perusahaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News