KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri manufaktur mulai merasakan perlambatan permintaan yang berdampak pada aktivitas produksi. Kondisi ini tercermin dari melambatnya order baru, penurunan utilisasi kapasitas pabrik di sejumlah subsektor, hingga kecenderungan perusahaan menunda ekspansi demi menjaga efisiensi dan arus kas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, tekanan datang dari perlambatan perdagangan dunia, tensi geopolitik, serta volatilitas harga energi.

"Sebagian pelaku industri melaporkan perlambatan order baru, terutama pada industri berorientasi ekspor maupun barang konsumsi. Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan penyesuaian volume produksi sehingga utilisasi kapasitas pabrik di sejumlah subsektor ikut menurun," ujar Saleh kepada Kontan, dikutip Minggu (5/7/2026).

Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) Kebut Pembangunan Bendungan Jenelata di Sulsel

Ia menambahkan, perusahaan kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Fokus pelaku usaha bergeser pada upaya menjaga efisiensi operasional dan arus kas di tengah ketidakpastian permintaan.

Meski begitu, Saleh menilai dampak perlambatan belum dirasakan secara merata oleh seluruh sektor manufaktur. Beberapa subsektor masih mampu membukukan kinerja yang relatif baik karena didukung proyek pemerintah, investasi yang sedang berjalan, maupun permintaan domestik yang masih stabil.

Di sisi lain, Saleh menilai tantangan industri manufaktur Indonesia tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Menurutnya, lemahnya permintaan domestik, tingginya biaya produksi dan logistik, serta belum optimalnya pemanfaatan peluang relokasi investasi global turut menekan daya saing industri nasional.

Hal tersebut juga tercermin dari kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali berada di zona kontraksi pada Juni 2026. Bahkan, kontraksi manufaktur Indonesia dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara ASEAN yang masih bertahan atau kembali berada di zona ekspansi.

Untuk mendorong pemulihan sektor manufaktur, Saleh menilai pemerintah perlu segera mengakselerasi berbagai kebijakan yang dapat menciptakan permintaan baru. Di antaranya melalui percepatan realisasi belanja negara, terutama belanja produk dalam negeri, serta implementasi berbagai stimulus industri, termasuk insentif kendaraan listrik.

Selain itu, kepastian implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga dinilai penting untuk menjaga daya saing industri padat energi. Pemerintah juga didorong mempercepat deregulasi, menjaga stabilitas nilai tukar, memperluas akses pembiayaan, serta mempercepat masuknya investasi manufaktur agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang relokasi rantai pasok global.

"Dengan kombinasi kebijakan tersebut, kepercayaan pelaku usaha akan meningkat sehingga order baru, utilisasi kapasitas, dan produksi dapat kembali tumbuh," tutup Saleh. 

Baca Juga: Soroti PHK Tokopedia, Kadin: Tekanan Profitabilitas Jadi Tantangan Industri Digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News