JAKARTA. Sejatinya, angkutan umum jarak dekat di DKI Jakarta belum boleh menaikkan tarif. Namun rupanya Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta tak sabar merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai Sabtu (22/6) lalu.

Diatas kertas, Organda dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan pembahasan tarif baru. Kendati begitu, Ketua Organda DKI Jakarta, Sudirman mengakui sebagian besar angkutan umum sudah menaikkan ongkos kepada penumpang terhitung Sabtu (22/6) kemarin.

"Kami terus memantau di lapangan, disadari bahwa kenaikan ini belum sesuai ketentuan. Tapi, hal ini dipilih sebagian pengusaha angkutan untuk tetap bisa melayani masyarakat," ujar Sudirman kepada KONTAN, Minggu (23/6).

Ia berharap kepada masyarakat memaklumi pilihan yang diambil oleh pengusaha angkutan ini. Pasalnya, pilihan sulit ini harus ditempuh ketimbang mereka tak beroperasi. "Dengan kenaikan BBM yang berlaku Sabtu kemarin, berarti sopir angkutan harus mengeluarkan sekitar Rp 100.000 guna menutupi operasional, dan itu akhirnya dibebankan kepada penumpang," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengimbau kepada pengusaha angkutan umum agar tidak menaikkan tarif yang membebankan masyarakat, terutama selama Peraturan Daerah (Perda) mengenai tarif angkutan umum di Jakarta ini belum ditetapkan.

Ia bilang kenaikan ongkos untuk sementara ini maksimal hanya 20% saja, sembari menunggu usulan Organda DKI, yakni 30%. Menurutnya, dalam satu atau dua hari ini Organda DKI akan segera mengajukan angka sebagai hitung-hitungan kenaikan tarif ini.

"Kami akan menjelaskan usulan kenaikan tarif 30%, yang dilatarbelakangi melonjaknya harga sembilan komponen penting angkutan," tandasnya.

Ia berharap, setelah diajukan ke Pemprov DKI, Perda tarif yang baru nantinya bisa langsung ditetapkan untuk menjamin kelangsungan nasib para pengusaha angkutan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mau diberi angka-angka saja oleh Organda DKI. Menurutnya, Pemprov DKI butuh hitungan detailnya. "Komponen yang mempengaruhinya apa saja harus jelas, selain bensin atau solar juga ada suku cadang dan gaji sopir," katanya.

Jokowi berharap, angka yang nanti diajukan Organda nantinya tidak akan membebani masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri