KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta program pelatihan vokasional ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Hal ini penting dilakukan agar semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) pro aktif mendukung program pelatihan vokasional tersebut.

Sekjen OPSI Timboel Siregar menagtakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk menetapkan program pelatihan vokasional menjadi PSN. Sebab, jika program itu telah ditetapkan sebagai PSN maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus terlibat secara pro aktif.

“Saya mendorong agar pelatihan vokasional ditetapkan sebagai PSN. Bila sebuah program sudah ditetapkan sebagai PSN maka pemda harus terlibat secara pro aktif. Bila tidak maka Kementerian Dalam Negeri akan bisa memberikan sanksi,” kata Timboel, Selasa (14/5).

Ia melanjutkan, pelatihan vokasional merupakan hal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan skill pekerja. Sebab itu, peran pemerintah adalah mempersiapkan infrastruktur pelatihan vokasional yaitu melalui balai latihan kerja (BLK) atau bekerja sama dengan BLK milik swasta atau melalui proses pemagangan di perusahaan-perusahaan.

“Peningkatan skill angkatan kerja kita tentunya bisa melalui pelatihan vokasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta,” ucap dia.

Ia mengapresiasi rencana pemerintah untuk membuat 1.000 BLK. Tetapi upaya itu harus dibarengi dengan memperbaiki BLK yang selama ini mangkrak atau tidak digunakan lagi. “Banyak BLK di daerah yang dikelola Pemda tidak berfungsi lagi. Tentunya ini tidak bisa dilakukan pemerintah pusat sendiri tetapi harus melibatkan Pemda,” terang dia.

Timboel meminta pembangunan BLK harus melibatkan pelaku usaha sehingga produk BLK bisa segera ditampung di industri. Selain itu, BLK yang dibangun di daerah harus sesuai dengan industri yang berkembang di daerah tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti membuat master file SDM yang sudah dilatih sehingga pemerintah pusat dan daerah bisa dengan mudah menyalurkan lulusan BLK ke industri.

“Ini peran job services dari pemerintah. Niat baik ini harus didukung dana dari APBN dan APBD yang mumpuni, tidak sekadar saja sehingga BLK ala kadarnya saja seperti yang lalu,” tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pada 2019 akan membangun 1000 balai latihan kerja (BLK). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja dan untuk menekan angka pengangguran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli