JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan kebijakan untuk pembentukan nuclear energy program implementation organization (NEPIO). Organisasi tersebut akan bertugas sebagai pelaksana program pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. "Pembentukan NEPIO tersebut akan tetapkan dalam keputusan presiden," kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rabu (4/2). Rencananya, organisasi tersebut akan beranggotakan wakil-wakil dari sejumlah kementerian ataupun lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurut Rida, dengan pembentukan organisasi pelaksana tersebut, pihaknya mengharapkan pengembangan energi nuklir di Indonesia bisa segera direalisasikan. "Peraturannya akan dikeluarkan setelah ada deklarasi dari presiden," kata dia. Asal tahu saja, kebutuhan listrik pada 2025 depan diproyeksikan mencapai 150 gigawatt (GW). Sementara, pasokan listrik saat ini hanya sekitar 50 GW dan baru dapat ditambah sekitar 35 GW, alhasil akan ada kekurangan suplai setrum sebanyak 65 GW. Sehingga, pemanfaatan energi nuklir dapat menjadi solusi untuk menutup kurangnya pasokan setrum tersebut. Pada 2024 mendatang, Kementerian ESDM menargetkan PLTN sudah terbangun di Tanah Air dengan kapasitas mencapai 5.000 MW. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Organisasi pelaksana energi nuklir akan dibentuk
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan kebijakan untuk pembentukan nuclear energy program implementation organization (NEPIO). Organisasi tersebut akan bertugas sebagai pelaksana program pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. "Pembentukan NEPIO tersebut akan tetapkan dalam keputusan presiden," kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rabu (4/2). Rencananya, organisasi tersebut akan beranggotakan wakil-wakil dari sejumlah kementerian ataupun lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurut Rida, dengan pembentukan organisasi pelaksana tersebut, pihaknya mengharapkan pengembangan energi nuklir di Indonesia bisa segera direalisasikan. "Peraturannya akan dikeluarkan setelah ada deklarasi dari presiden," kata dia. Asal tahu saja, kebutuhan listrik pada 2025 depan diproyeksikan mencapai 150 gigawatt (GW). Sementara, pasokan listrik saat ini hanya sekitar 50 GW dan baru dapat ditambah sekitar 35 GW, alhasil akan ada kekurangan suplai setrum sebanyak 65 GW. Sehingga, pemanfaatan energi nuklir dapat menjadi solusi untuk menutup kurangnya pasokan setrum tersebut. Pada 2024 mendatang, Kementerian ESDM menargetkan PLTN sudah terbangun di Tanah Air dengan kapasitas mencapai 5.000 MW. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
