KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menggenjot pembenahan sistem perizinan berusaha berbasis digital melalui
Online Single Submission (OSS) dengan dukungan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini ditempuh untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan tambahan anggaran tersebut baru disetujui setelah diajukan hampir satu tahun.
Baca Juga: Menteri Rosan Proyeksi Realisasi Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp 497 Triliun Dana ini akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur OSS yang kini dituntut terintegrasi penuh dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ia menjelaskan, pembaruan sistem OSS menjadi mendesak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mewajibkan integrasi layanan perizinan lintas kementerian. Saat ini, OSS harus terhubung otomatis dengan sekitar 18 kementerian dan lembaga, sehingga membuat sistem menjadi jauh lebih kompleks. "Sistem OSS sempat mengalami kendala karena proses integrasi penuh dengan 18 kementerian," ujar Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah akan mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.
Baca Juga: BI Ramal Ekonomi RI Kuartal I 2026 Capai 5,2%, Sebut Ekonomi Domestik Kuat Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta menekan potensi praktik negatif dalam layanan. Selain itu, digitalisasi juga diarahkan untuk meminimalkan interaksi tatap muka antara pelaku usaha dan petugas. "Sistem baru akan menggunakan AI dan blockchain, dan ditargetkan mulai berjalan tahun ini," kata Rosan. Di tengah pembenahan sistem perizinan, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja investasi. Rosan memproyeksikan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp 497 triliun atau tumbuh sekitar 7% secara tahunan. "Dengan perkembangan saat ini, target investasi kuartal pertama insyaallah bisa tercapai," ujarnya. Selain nilai investasi, serapan tenaga kerja juga diperkirakan meningkat. Pada periode tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap diproyeksikan mencapai sekitar 627.000 orang, naik sekitar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun. Dalam jangka panjang, pemerintah membidik akumulasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun selama periode 2025–2029.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Kuartal I-2026 Tumbuh 20,7%, Purbaya: Ada Perbaikan Ekonomi Rosan menambahkan, sektor hilirisasi masih menjadi tulang punggung investasi dengan kontribusi sekitar 30%. Sementara itu, investor yang mendominasi berasal dari Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Meski dihadapkan pada dinamika geopolitik global, pemerintah menilai minat investor terhadap Indonesia tetap kuat. Stabilitas politik, keamanan, serta kebijakan luar negeri yang terbuka menjadi daya tarik utama.
“Di tengah tantangan geopolitik, Indonesia tetap dilihat sebagai negara yang terbuka dan
non-alignment,” kata Rosan.
Baca Juga: Belanja Melonjak, Defisit APBN Kuartal I-2026 Tembus Rp 240,1 Triliun Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat iklim investasi melalui perbaikan sistem perizinan dan peningkatan kepastian regulasi, guna menekan ketidakpastian dan mendorong masuknya investasi baru. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
