KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah pembangunan IKN melambat seiring pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024). "Tidak, kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan," tegas Danis.
Bahkan, mengacu pada data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.
Baca Juga: Menteri PU Beri Sinyal Presiden Prabowo akan Berkantor di IKN Pada Agustus 2028 Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. Danis menjelaskan, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. "Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen, dan hampir selesai," ucap Danis. Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. Peresmian sejumlah infrastruktur Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. "Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan," ucap Danis. Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang.
Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ditargetkan akan Berkantor di IKN Pada Agustus 2028 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Otorita Bantah Pembangunan IKN Melambat", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/12/09/093436387/otorita-bantah-pembangunan-ikn-melambat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati