KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) III IKN. 

Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah terbangun, pembelian lahan, serta mendukung pembangunan ibu kota baru dengan skema tahun jamak hingga 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejak 18 Juni 2026.

Baca Juga: Pengamat: Pajak 0% Selama 50 Tahun di PFII Berisiko Rugikan Negara

"Untuk mewujudkan pembangunan batch III dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 2,7 triliun dengan skema multiyears 2026-2028," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Basuki menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 Otorita IKN memperoleh pagu sebesar Rp 5,47 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp 423 miliar, belanja barang Rp 732,5 miliar, serta belanja modal Rp 4,3 triliun.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2% setelah memperhitungkan seluruh kontrak pengadaan yang berjalan. Sementara realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2% dari pagu anggaran.

"Realisasi aktual sudah mencapai 80,2% karena seluruh pekerjaan kontraktual telah diperhitungkan, sedangkan realisasi SP2D sebesar Rp 1,23 triliun atau 26,2%," katanya.

Selain memaparkan perkembangan anggaran 2026, Basuki juga menyampaikan capaian pembangunan sepanjang 2025. Dari pagu efektif sebesar Rp 9,04 triliun, realisasi anggaran mencapai Rp 8,51 triliun atau 94,13%. Sebagian besar belanja digunakan untuk pembangunan fisik dengan nilai Rp 7,66 triliun.

Baca Juga: Survei Kadin: Sentimen Dunia Usaha Melemah di Kuartal II-2026

Menurut Basuki, pembangunan batch I yang mencakup jaringan jalan utama telah rampung 100%. Sementara pembangunan batch II yang berlangsung pada periode 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan kawasan perkantoran legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Batch I sudah selesai seluruhnya. Saat ini batch II difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung dan kawasan perkantoran legislatif serta yudikatif," ujarnya.

Seiring percepatan pembangunan, nilai aset Otorita IKN juga meningkat. Hingga akhir 2025, total aset yang tercatat dalam neraca mencapai Rp 71,96 triliun, naik sekitar Rp 13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp 63,35 triliun.

Basuki mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik yang telah berlangsung sepanjang tahun lalu. Di sisi lain, nilai ekuitas atau kekayaan bersih Otorita IKN juga meningkat menjadi Rp 71,41 triliun, naik Rp 12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pembangunan Tahap II IKN terus berjalan dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Berdasarkan data Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan yang dikelola langsung melalui APBN. Rinciannya, sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, sedangkan 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang. 

Proyek yang tengah berjalan meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem penyediaan air minum.

Baca Juga: Realisasi Investasi Rp 1.010,6 Triliun pada Semester I, Capai 49,5% dari Target 2026

Di luar itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket proyek, dengan 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam tahap konstruksi. Sejumlah proyek strategis yang masih berjalan antara lain Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan akses pendukung.

Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengerjakan 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah selesai dan satu proyek rumah susun bagi masyarakat terdampak relokasi masih dalam tahap konstruksi.

Dari sisi investasi swasta, hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 67 pelaku usaha telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Otorita IKN. Sebanyak sembilan proyek telah rampung, sementara enam proyek memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, serta sejumlah proyek apartemen dan kawasan mixed use.

Sementara melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terdapat 13 proyek prakarsa, terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek jalan. 

Dalam waktu dekat, proyek tersebut akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Meski pembangunan fisik terus berlangsung, Otorita IKN belum memaparkan jumlah pasti aparatur sipil negara (ASN) maupun lembaga yang telah berpindah dan beroperasi penuh di Nusantara. 

Pemerintah masih memfokuskan penyelesaian infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, serta fasilitas pendukung agar target operasional sebagai pusat pemerintahan pada 2028 dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News