KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan tidak ada kasus malaria yang berasal dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kasus malaria yang ditemukan di wilayah IKN beberapa waktu lalu bukan berasal dari IKN melainkan berasal dari luar wilayah IKN.

“Beberapa waktu yang lalu ditemukan kasus malaria. Begitu pelacakan ternyata itu bukan dari IKN melainkan pekerja dari luar IKN yang kebetulan bekerja di situ,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/5).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, OIKN melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencegah penularan malaria di IKN.

Alimuddin mengatakan, tahun depan ketika pemerintah daerah khusus diberlakukan, maka organ pelayanan dasar kesehatan harus berfungsi maksimal dan modern.

Baca Juga: OIKN Kenalkan Peluang Proyek IKN di Global Project Plaza 2023

"Maka mulai saat ini sedang dirancang termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi salah satu bidang layanan transformasi hijau,” tutur Alimuddin.

Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara (PPU) Ponco Waluyo yang sudah sejak tahun 1992 terlibat dalam penanganan kasus malaria mengatakan, kasus terakhir yang ditemukan di wilayah yang sekarang menjadi IKN terjadi di bulan November tahun 2018.

"Itu kami temukan kasus indigenous terakhir yang di situ dan sampai sekarang tahun 2023 tidak pernah lagi kita temukan kasus indigenous,” terang Ponco.

Beberapa kasus malaria yang ditemukan di wilayah IKN merupakan kasus impor dari tempat lain. Misalnya kasus di Persemaian Semoi kemarin, ternyata bukan kasus asli dari yang digarap IKN saat ini.

"Itu kasus dari luar yaitu beberapa kasus yang positif dari pekerja daerah aliran sungai yang menanam sepanjang jalur yang ada di IKN,” ungkap Ponco.

Tim Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara (PPU) telah melakukan survei untuk kelompok pekerja yang berisiko.

"Kemarin kita sudah lakukan sampel yang di pekerja konstruksi. Itu kita lakukan pemeriksaan hingga saat ini belum ada yang terpapar kasus malaria jadi sebenarnya itu aman," jelas Ponco.

Tim Kerja Malaria Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Helen Dewi Prameswari tidak menemukan malaria di IKN. Temuan yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa di kawasan IKN khususnya KIPP tidak ditemukan adanya malaria.

Baca Juga: Otorita IKN : Proses Perolehan Tanah di IKN Didukung Lintas Kementerian

Menurut Helen permasalahan malaria di wilayah IKN sebenarnya karena berasal dari wilayah lintas batas yang berbatasan dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat.

Tingginya angka kasus malaria di Kabupaten PPU merupakan muara kasus dari wilayah lintas batas kabupaten tersebut, di mana pada Kabupaten PPU terdapat satu Puskesmas Rawat Inap yang menjadi rujukan dari wilayah perbatasan tersebut. Yaitu Puskesmas Sotek di Kabupaten PPU.

Hal tersebut disebabkan akses jalan yang bisa dilewati dari perbatasan hanya ke Kabupaten PPU.

Sebagai informasi, wilayah daratan IKN seluas kurang lebih 256.142 hektare, yang terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kawasan IKN beririsan dengan enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-Sanga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan OIKN, wilayah endemis malaria terdekat dari IKN berada di Kelurahan Sotek, Kabupaten PPU yang jaraknya ke Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku kurang lebih 40 kilometer.

Sementara nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab malaria paling jauh terbang hanya satu sampai dua kilometer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari