KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatatkan progres signifikan dalam realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2026. Hingga 25 Maret 2026, realisasi anggaran tercatat telah menembus 61,8% dari total pagu yang dialokasikan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono merinci, pada tahun ini OIKN mendapatkan alokasi Pagu DIPA sebesar Rp 6,26 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga pos utama, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan porsi terbesar untuk belanja modal pembangunan prasarana dan sarana.

"Dari pagu dipa otorita IKN tahun 2026 sebesar Rp 6,26 triliun yang telah dialokasikan untuk belanja ke pegawai sebesar Rp 423 miliar, belanja barang sebesar Rp 983,75 miliar, dan belanja modal untuk pembangunan prasarana dan sarana sebesar Rp 4,85 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Target 15,2 Juta, Pelaporan SPT Baru Terealisasi Dua Pertiga

Meski serapan tinggi, Basuki menjelaskan, terdapat perbedaan jika menilik realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Per 25 Maret, realisasi SP2D baru tercatat sebesar Rp 346,57 miliar atau setara 5,5% dari total pagu.

"Realisasi SP2D atau Surat Perintah Pencarian Dana tertanggal 25 Maret terdata sebesar Rp 346,57 miliar atau 5,5% dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan," jelas mantan Menteri PUPR tersebut.

Namun, Basuki menegaskan, secara kontraktual, komitmen belanja OIKN sudah jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh sistem perhitungan realisasi anggaran secara aktual yang memasukkan seluruh pengadaan kontraktual yang sedang berjalan sebagai belanja.

"Sedangkan perhitungan realisasi anggaran secara aktual di mana seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual telah diperhitungkan sebagai belanja. Realisasi anggaran otorita IKN tahun 2026 per tanggal 25 Maret 2026 mencapai 61,8%," tambahnya.

Lebih lanjut, Basuki menuturkan, tingginya serapan aktual ini didorong oleh pengerjaan konstruksi dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) periode 2025-2027. 

Baca Juga: BI Luncurkan Repo Valas Berbasis SBVI dan SUVBI, Perkuat Operasi Moneter

"Pekerjaan konstruksi dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 telah dialokasikan tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News