KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arus modal asing ke pasar keuangan domestik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Di tengah tekanan terhadap mata uang Garuda, aliran dana asing menunjukkan pergerakan yang berbeda di pasar Surat Berharga Negara (SBN), saham, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Untuk diketahui, rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 18.184 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Rabu (28/10/2026), melemah 0,15% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di Rp 18.156 per dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data arus modal asing yang dihimpun, sepanjang Januari-September 2026, investor asing mencatatkan net inflow sebesar US$ 6,48 miliar ke tiga instrumen tersebut. Namun, inflow ini terutama ditopang oleh SRBI, sementara pasar saham masih mengalami arus keluar bersih atau net outflow.
Baca Juga: DIM RUU Migas Hampir Rampung, Bahlil Beberkan Peran BUK hingga Intensif Pajak Secara terperinci, investor asing mencatatkan net inflow ke SBN sebesar US$ 1,56 miliar dan SRBI sebesar US$ 9,58 miliar. Sebaliknya, pasar saham mengalami net outflow sebesar US$ 4,66 miliar. Kepala Ekonom Josua Pardede mengatakan, pergerakan arus modal asing perlu dicermati berdasarkan instrumen dan periode pengamatan karena dampaknya terhadap stabilitas rupiah dan perekonomian tidak selalu sama. “Arus modal asing merupakan faktor penting karena memengaruhi stabilitas rupiah, biaya pembiayaan pemerintah, dan kepercayaan investor. Namun, pergerakannya perlu dibedakan berdasarkan instrumen dan periode pengamatan,” ujar Josua kepada Kontan, Rabu (28/10/2026). Jika ditelusuri per kuartal, pergerakan arus modal asing menunjukkan pola yang dinamis. Pada kuartal I-2026, investor asing mencatatkan net outflow sebesar US$ 1,78 miliar. Arus keluar tersebut berasal dari pasar SBN sebesar US$ 1,48 miliar dan saham sebesar US$ 1,95 miliar. Sementara itu, SRBI mencatatkan net inflow sebesar US$ 1,65 miliar. Memasuki kuartal II-2026, arus modal asing berbalik positif dengan total arus masuk bersih mencapai US$ 7,44 miliar. Peningkatan ini terutama ditopang oleh SRBI yang menarik net inflow sebesar US$ 7,91 miliar. SBN juga mencatatkan net inflow sebesar US$ 1,83 miliar, meskipun pasar saham masih mengalami
net outflow sebesar US$ 2,30 miliar.
Baca Juga: Respons Aksi Mahasiswa, Pemerintah Janji Benahi Ekonomi Hingga Lingkungan Namun, arus masuk asing kembali melambat pada kuartal III-2026 dengan total arus net inflow tercatat sebesar US$ 820 juta. Pada periode ini, SBN mencatatkan net inflow sebesar US$ 1,21 miliar, sedangkan SRBI hanya inflow US$ 20 juta. Di sisi lain, pasar saham masih mengalami outflow sebesar US$ 410 juta. Dengan demikian, sepanjang Januari-September 2026, SRBI menjadi instrumen dengan net inflow terbesar, yakni US$ 9,58 miliar, disusul SBN sebesar US$ 1,56 miliar. Sebaliknya, pasar saham mengalami net outflow sebesar US$ 4,66 miliar.
Kepemilikan Asing di SBN dan SRBI Meningkat
Di tengah pergerakan arus modal tersebut, kepemilikan asing atas SBN masih menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan investor asing atas SBN per 30 September 2026 tercatat sebesar Rp 907,45 triliun atau sekitar 13% dari total SBN beredar. Komposisi kepemilikan tersebut meningkat dibandingkan posisi Juli sebesar 12,91% dan Maret 12,61%. Kepemilikan asing pada SRBI juga meningkat. Pada Agustus 2026, kepemilikan asing tercatat sebesar Rp 294,66 triliun, naik dari Rp 293,16 triliun pada Juni 2026. Posisi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang sebesar Rp 143,91 triliun.
Baca Juga: Kabar Pasokan Minyak 30 Juta Barel dari Abu Dhabi, Bahlil: Masih Penjajakan Meski demikian, kenaikan kepemilikan asing pada SBN dan SRBI tidak otomatis membuat rupiah menguat. Pergerakan nilai tukar juga dipengaruhi oleh permintaan dolar AS, kondisi pasar keuangan global, dan ekspektasi investor terhadap prospek ekonomi domestik. Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah berada di level Rp 16.999 per dolar AS pada Maret 2026. Nilai tukar tersebut kemudian melemah ke Rp 17.899 per dolar AS pada Juni, sebelum menguat menjadi Rp 17.746 per dolar AS pada Agustus 2026. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia dalam konfrensi pers Rapat Dewan Gubernur pada Oktober mencatat investasi portofolio asing pada triwulan III-2026 mengalami
net outflow sebesar US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,44 triliun, dengan asumsi kurs Rp 18.006 per dolar AS. Arus keluar tersebut terutama disebabkan oleh keluarnya dana dari pasar saham seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan kondisi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 29,79% sepanjang kuartal III-2026, disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp 10,24 triliun.
Arus Keluar Asing Berpotensi Menekan Biaya Utang
Josua mengatakan, arus keluar modal asing dapat memengaruhi fiskal, terutama apabila investor mengurangi kepemilikan SBN dan meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk menanggung risiko. “Ketika investor mengurangi kepemilikan SBN atau meminta tambahan imbal hasil untuk menanggung risiko, harga obligasi turun dan imbal hasil meningkat. Akibatnya, pemerintah berpotensi menghadapi biaya penerbitan utang baru yang lebih tinggi,” kata Josua.
Baca Juga: Cadangan Emas BI Turun 5,68%, Benarkah Indonesia Jual Emas? Menurut Josua, tekanan tersebut juga perlu dicermati dari perkembangan lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada lelang 27 Oktober 2026, total penawaran yang masuk tercatat sebesar Rp 31,09 triliun, sedangkan pemerintah memenangkan penawaran sebesar Rp 20,65 triliun. Di sisi lain, aksi jual saham oleh investor asing dapat menambah tekanan terhadap rupiah dan memengaruhi kepercayaan pasar, meskipun tidak secara langsung meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Josua menambahkan, risiko terhadap perekonomian akan semakin besar apabila pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, dan arus modal keluar berlangsung secara bersamaan dalam waktu lama. “Risiko yang perlu diwaspadai adalah apabila pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, dan arus modal keluar terjadi secara bersamaan dalam waktu lama. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan biaya pembiayaan sekaligus menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Meski demikian, selama pasar obligasi tetap berfungsi dan basis investor domestik masih kuat, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk mengelola pembiayaan secara terukur. Sementara itu
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, dampak arus keluar modal asing berbeda menurut instrumen.
Baca Juga: Cadangan Emas BI Turun 5,68%, Benarkah Indonesia Jual Emas? “Penjualan SBN oleh investor asing dapat menekan harga obligasi dan menaikkan
yield. Apabila berlanjut ke lelang penerbitan baru, biaya pembiayaan pemerintah ikut meningkat. Namun, penjualan SBN di pasar sekunder tidak membuat pemerintah harus langsung melunasi obligasi tersebut,” ujar Irman. Menurut Irman, tekanan di pasar saham juga dapat berdampak terhadap sektor korporasi. Arus keluar asing berpotensi menekan valuasi saham dan meningkatkan biaya penghimpunan modal perusahaan. “Outflow saham menekan valuasi dan dapat meningkatkan biaya penghimpunan modal perusahaan. Sementara itu,
outflow SRBI terutama memengaruhi arus devisa dan transmisi kebijakan moneter karena SRBI merupakan instrumen BI, bukan pembiayaan langsung APBN,” jelasnya. Irman menambahkan, tekanan dari ketiga instrumen tersebut dapat bertemu pada pelemahan rupiah dan peningkatan premi risiko. Kondisi ini perlu diwaspadai karena Indonesia menghadapi kebutuhan dolar AS yang meningkat akibat impor energi, sementara pasokan pembiayaan eksternal menjadi lebih tidak pasti.
Pelemahan Rupiah Menambah Tekanan Fiskal
Lebih lanjut, Josua mengatakan, pelemahan rupiah dapat memberikan tekanan terhadap APBN melalui peningkatan biaya impor energi, subsidi, serta pembayaran kewajiban pemerintah dalam valuta asing. Berdasarkan sensitivitas APBN, setiap pelemahan rata-rata tahunan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun. Sementara itu, setiap kenaikan rata-rata tahunan harga minyak mentah Indonesia atau
Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp 6,8 triliun setelah memperhitungkan tambahan penerimaan migas.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bea Cukai dan Perusahaan Rokok Asal Kudus, Ada Kasus Apa? “Dalam kondisi sekarang, kenaikan harga minyak merupakan sumber tekanan fiskal yang lebih besar dibandingkan pelemahan rupiah secara langsung, meskipun keduanya dapat saling memperkuat,” ungkap Josua. Dari sisi makroekonomi, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, menambah tekanan inflasi barang impor, serta mengurangi daya beli masyarakat dan keuntungan perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Apabila berlangsung berkepanjangan, tekanan tersebut berpotensi menahan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan kredit.
Rupiah Diproyeksi Bertahan di Atas Rp 18.000
Mengenai prospek nilai tukar, Josua memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlangsung hingga akhir 2026 dan awal 2027. “Tekanan terhadap rupiah masih mungkin berlangsung hingga akhir 2026 dan awal 2027, terutama jika konflik Timur Tengah belum mereda, harga minyak tetap tinggi, dan suku bunga AS bertahan pada level tinggi,” tutur Josua. Meski demikian, ia menilai rupiah tidak harus menetap di atas Rp 18.000 per dolar AS sepanjang 2027. Peluang penguatan tetap terbuka apabila harga minyak mulai menurun, ekspektasi kenaikan suku bunga AS mereda, dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia membaik. Dalam skenario tersebut, rupiah berpeluang bergerak kembali menuju kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar AS pada 2027. Sebaliknya, apabila tekanan global berlanjut dan persoalan domestik terkait transparansi pasar modal belum terselesaikan, rupiah berpotensi bertahan di atas Rp 18.000 lebih lama.
Baca Juga: Pemerintah Klaim TKD Naik pada 2027, KPPOD Soroti Penyusutan Porsi Anggaran “Stabilisasi nilai tukar membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang kredibel dan perbaikan fundamental ekonomi, bukan hanya intervensi pasar,” pungkasnya. Sementara itu, Irman memperkirakan rupiah masih berpeluang bergerak mendekati Rp 18.000 per dolar AS pada akhir 2026, sebelum menguat ke sekitar Rp 17.830 per dolar AS pada akhir 2027 dalam skenario dasarnya.
“Dalam
baseline kami, rupiah masih berpeluang bergerak mendekati Rp 18.000 pada akhir 2026 dan sekitar Rp 17.830 pada akhir 2027. Namun, penguatan ini bergantung pada meredanya konflik, turunnya harga minyak, respons stabilisasi BI, dan pulihnya kepercayaan investor,” kata Irman. Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, rupiah berisiko bertahan di sekitar atau lebih lemah dari Rp 18.000 per dolar AS untuk waktu yang lebih lama. Karena itu, menurutnya stabilisasi rupiah membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang kredibel, perbaikan fundamental ekonomi, dan pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
