KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Myrdal Gunarto menilai langkah pemerintah menaikkan outlook Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2026 menjadi Rp 575,1 triliun, atau setara 125,2% terhadap APBN mencerminkan masih kuatnya sumber-sumber penerimaan negara di luar pajak.

Menurutnya, kinerja Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan dari sektor komoditas, serta membaiknya penerimaan bea dan cukai menjadi faktor utama yang menopang peningkatan target tersebut, di tengah tidak adanya kontribusi dividen badan usaha milik negara (BUMN) seperti pada tahun sebelumnya.

Dalam outlook APBN 2026, pemerintah mengerek target PNBP menjadi 125,2% dari target APBN atau mencapai Rp 575,1 triliun. Angka tersebut meningkat dari target pagu awal sebesar Rp 459,2 triliun dan tumbuh 6,2% secara tahunan (year on year/yoy).

Myrdal mengatakan, kinerja sejumlah BLU maupun lembaga pemerintah menjadi salah satu penopang utama kenaikan outlook PNBP. Menurutnya, institusi-institusi tersebut mampu mencatatkan performa yang positif sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Baca Juga: Kemenkeu Terima PNBP Rp 1,03 Triliun dari Lelang Aset hingga Kasus Edi Tansil

"Kalau kita lihat dari pemerintah, kontribusi dari badan layanan unit mereka kelihatannya performanya sangat baik. Ada beberapa badan layanan unit ataupun lembaga pemerintah yang memang memberikan kontribusi sangat positif di tengah ketiadaan kontribusi dari dividen BUMN," ujarnya kepada Kontan, Rabu (8/7/2026).

Selain itu, ia menilai sektor komoditas juga masih memberikan tambahan penerimaan bagi negara. Menurutnya, windfall profit yang diperoleh tidak hanya berasal dari kenaikan harga komoditas, tetapi juga didorong pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. "Itu pada akhirnya berpengaruh juga terhadap PNBP," katanya.

Baca Juga: Outlook Target PNBP 2026 Dikerek Jadi Rp 575,1 Triliun, Ini Kata INDEF

Myrdal menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat perbedaan sumber penopang penerimaan karena saat itu tidak ada kontribusi dividen BUMN. Padahal, dividen BUMN sebelumnya dapat menyumbang sekitar Rp 80 triliun terhadap penerimaan negara.

Ke depan, Myrdal memandang prospek fiskal Indonesia masih cukup positif. Ia memperkirakan penerimaan negara, baik dari pajak, PNBP, maupun bea dan cukai, akan terus menunjukkan perbaikan.

"Saya lihat ke depannya memang untuk prospek dari sisi fiskal masih sangat impresif. Penerimaan pajak maupun juga nonpajak termasuk juga bea dan cukai, kalau kita lihat, performanya juga membaik," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Berburu Windfall Komoditas Untuk Optimalkan Setoran PNBP di 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News