KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menaikkan outlook Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 menjadi Rp 575,1 triliun atau setara 125,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 459,2 triliun. Nilai tersebut juga tumbuh 6,2% secara tahunan (year on year/YoY).

Di tengah kenaikan target tersebut, ekonom mengingatkan pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan lonjakan harga komoditas sebagai penopang utama penerimaan negara.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan, kenaikan outlook PNBP menunjukkan pemerintah masih melihat adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan di luar pajak.

Namun, menurutnya, peluang memperoleh windfall profit dari kenaikan harga komoditas jauh lebih terbatas dibandingkan periode 2022–2023.

Baca Juga: Gappri Ungkap Draf Permenkes Kemasan Rokok Polos Tak Serap Masukan Industri

"Harga sejumlah komoditas unggulan seperti batu bara, nikel, dan CPO sudah mengalami normalisasi, sementara volume ekspor juga melemah akibat perlambatan permintaan global," ujar Rizal kepada Kontan, Rabu (8/7/2026).

Karena itu, ia menilai peningkatan PNBP tidak lagi dapat terlalu bergantung pada faktor harga (price effect). Sebaliknya, kenaikan penerimaan harus ditopang oleh peningkatan produksi, volume penjualan, serta optimalisasi tata kelola penerimaan negara.

Rizal juga menyoroti revisi turun target penerimaan perpajakan dalam outlook APBN 2026. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan pemerintah mengakui adanya pelemahan aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada basis penerimaan pajak.

Meski demikian, ia melihat masih terdapat sejumlah sumber yang dapat dioptimalkan untuk mendongkrak PNBP.

Pertama, dari sektor sumber daya alam melalui optimalisasi lifting minyak dan gas, peningkatan produksi mineral, serta perbaikan tata kelola royalti dan iuran pertambangan.

Baca Juga: BI Perkuat Dukungan ke UMKM dan Penyaluran Kredit untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kedua, dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kontributor utama PNBP, terutama dari BUMN sektor energi dan perbankan yang masih mencatatkan kinerja positif.

Ketiga, melalui peningkatan penerimaan dari layanan pemerintah, Badan Layanan Umum (BLU), serta optimalisasi pemanfaatan aset negara yang dinilai masih memiliki potensi besar.

"Dengan demikian, fokus pemerintah seharusnya bukan sekadar mengejar target nominal PNBP, tetapi memperkuat kualitas penerimaan yang berkelanjutan agar APBN tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas global," ujar Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News