JAKARTA. PT Krakatau Steel Tbk terus menyiapkan pabrik untuk mengisi kekurangan pasokan baja konstruksi. Bersama dengan Osaka Steel Co,Ltd dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) join membangun pabrik baja konstruksi di Cilegon. Pabrik senilai US$ 200 juta ini ditargetkan rampung Oktober 2016. 

Adapun pembangunan pabrik dilakukan oleh perusahaan joint venture keduanya, yaitu PT Krakatau Osaka Steel (KOS). Jika terealisasi, kapasitas produksi baja perusahaan ditargetkan mencapai 500.000 ton per tahun. Junji Uchida, President Director Osaka Steel Co, Ltd bilang, Indonesia butuh banyak baja konstruksi untuk memenuhi proyek infrastruktur. 

"Pemerintah menggelar proyek infrastruktur yang butuh baja dari kami," kata Junji usai menemui Menteri Perindustrian, Kamis malam (21/5). 

Perlu diketahui, 80% saham PT KOS dimiliki Osaka Steel. Kemudian 20% sisanya dimiliki KRAS. Pabrik yang dibangun nantinya memproduksi baja tulangan untuk konstruksi properti, gedung, jalan maupun jembatan. Junji menyebutkan, pabrik baja ini untuk melayani pasar Indonesia. Namun, tak menutup kemungkinan KOS mengekspor produk bajanya. 

Di kesempatan yang sama, I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika Kementerian Perindustrian, menyambut baik rencana pembangunan pabrik baja KOS di Cilegon. 

Menurut dia, kebutuhan baja untuk konstruksi sangat besar, terutama untuk proyek besar seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. "Mereka ini (Osaka Steel) punya keahlian bikin baja konstruksi termasuk baja untuk proyek MRT," kata Putu. 

Meski Indonesia membutuhkan baja konstruksi, Kementerian Perindustrian sempat menolak permintaan keringanan pajak (tax holiday) yang diajukan PT KOS. "Mereka belum penuhi kriterianya. Sebab, mereka bangun pabrik belum terintegrasi, dan tidak untuk ekspor," jelas Putu. 

Putu menyebutkan, PT KOS berorientasi untuk menggarap pasar dalam negeri ketimbang melakukan ekspor. Jika proyek ini selesai, diharapkan pabrik baja ini bisa menjadi solusi bagi kontraktor untuk ikut tender konstruksi. Dengan memakai produk dalam negeri, kontraktor bisa leluasa ikut tender yang punya syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Meski demikian, Putu menjelaskan, PT KOS berencana mencoba mengajukan keringanan pajak dalam bentuk tax allowance. "Namanya saja insentif. Fasilitas ini memang disediakan untuk investor," kata Putu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia