KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaksanaan
Cash for Work alias Padat Karya di Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nampaknya tak bisa berjalan pada Januari seperti beberapa Dirjen lainnya. Hal tersebut dikatakan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dirjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto lantaran program Padat Karya di lembaganya butuh lebih banyak persiapan. "Program padat karya kita tidak bisa langsung fisik, ada tahap persiapan 1 bulan, sosialisasi dan pemberdayaan sekitar 1,5 bulan, setelahnya baru bisa mulai konstruksi fisik," jelas Dwityo kepada Kontan.co.id di ruang kerjanya, Rabu (3/1).
Di Dirjen Cipta Karya program Padat karya akan fokus di penataan kawasan pemukiman dengan lima program yaitu Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum Masyarakat (Pamsimas), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Recycle, Reduce (TP-3SR). Program padat karya di Cipta Karya secara total akan dianggarkan senilai Rp 3,54 triliun dengan target penyerapan pekerja sebanyak 434.629 orang di 8.312 lokasi. Rinciannya untuk Kotaku dialokasikan Rp 1,5 triliun di 1.602 kelurahan, pelaksanaannya selama dua bulan dengan 88.989 pekerja. PISEW dialokasikan Rp 540 miliar di 900 kecamatan, dan dilakukan selama dua bulan dengan 25.200 pekerja. Kemudian Sanimas dialokasikan Rp 167 miliar di 379 lokasi, dilaksanakan selama tiga bulan dengan 1.137 pekerja. Pamsimas dianggarkan Rp 1,26 triliun di 5150 lokasi selama empat bulan oleh 309.000 pekerja. Dan TPS-3R dengan alokasi anggaran Rp 46,1 miliar di 81 lokasi selama 3 bulan dengan 243 orang. Nah seluruh program tersebut kata Dwityo pada dasarnya telah dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya sebelum ada program
Cash for Work. Berbeda dengan program padat karya di Dirjen lainnya, program-program tersebut memang dilakukan secara bottom-up alias disusun bersama masyarakat. "inisiasinya dari masyarakat, bukan kami yang menentukan. Kita lihat dulu kebutuhannya apa agar tepat sasaran. Misalnya mereka lebih butuh air minum sumur, bukan perpipaan. Dari sana baru keluar rencana," jelasnya.
Dwityo menambahkan, minggu depan Dirjen Cipta Karya baru akan melaksanakan survei untuk penetapan lokasi. Sehingga pada minggu ketiga Januari perencanaan, dan sosialisasi baru bisa dimulai. Dus, konstruksi fisik baru akan bisa dilaksanakan pada awal April. Sementara soal mekanismenya Dwityo menjelaskan kelak Satuan Kerja (Satker) Cipta Karya di daerah akan bekerjasama dengan Badan Swadaya Masyarakat (BSM) di daerah untuk menentukan pekerja, menyalurkan upah, dan alat. "Satker buat Kontrak dengan BSM, itu salah satu lembaga di desa. Mereka akan bekerja sesuai kontrak tersebut," tambahnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
