KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp 543,61 miliar. Jumlah tersebut menurun 0,55% dibanding anggaran tahun ini yakni Rp  591,77 miliar.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah memaparkan, total pagu anggaran tahun depan tersebut akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 324,19 miliar atau 59,72%. Dimana terdiri dari belanja pegawai Rp 104,02 miliar dan belanja barang operasional sebesar Rp220,65 miliar.

"Sedangkan pagu belanja non rutin sebesar Rp 218,93 miliar atau 40,27%, yang terdiri dari belanja modal Rp 20,5 miliar dan belanja barang non operasional Rp 198,38 miliar," kata Zainal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Senin (27/6).

Cetak Rekor Lagi, GOTO Catatkan EBITDA Positif di Kuartal II 2025

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan perencanaan sebesar Rp 44,69 miliar, pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana sebesar Rp 27,4 miliar. Kemudian, pengelolaan keuangan Rp 23,24 miliar, pengelolaan umum Rp 173,44 miliar.

Pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum sebesar Rp 21,32 miliar. Pengelolaan barang milik negara sebesar Rp 38,46 miliar, penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik sebesar Rp 37,19 miliar. Pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 36,8 miliar.

Baca Juga: Serapan Anggaran Setjen Kementerian PUPR Capai Rp 197,8 miliar per 17 Juni 2022

Pengelolaan data dan teknologi informasi di bidang PUPR sebesar Rp 105,48 miliar. Zainal menjelaskan, khusus pengelolaan data dan teknologi informasi memerlukan alokasi anggaran yang paling besar diantara unit-unit kerja di Setjen Kementerian PUPR.

Hal tersebut lantaran di pusat data informasi, Setjen Kementerian PUPR melakukan beberapa kegiatan utama. Diantaranya, layanan utama pengelolaan 316 sistem aplikasi, yang nanti migrasi ke cloud dan pusat data negara. Layanan data dan informasi terhadap 40.326 pegawai PUPR, pengelolaan kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Pengelolaan portal 9 perizinan, kolaborasi digital super apps dan 30.000 akun work collaboration pegawai PUPR, pengembangan aplikasi Bravo dan Sahabat PUPR, layanan jaringan terhadap 8.516 pegawai pusat. Manajemen geospasial statistik dan infrastruktur mencakup 10 aplikasi utama, pembinaan 96 jabatan fungsional pranata komputer, 56 surveyor pemetaan dan 4 statistisi.

Terakhir kegiatan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah sebesar Rp 35,57 miliar. Adapun target layanan utama kegiatan ini ialah fasilitasi pembinaan pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK) fisik, serta penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota.

Baca Juga: Penyerapan Anggaran untuk Program Penanganan Covid-19 dan PEN Belum Optimal

Program hibah jalan daerah di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang terdiri dari 3 provinsi dan 4 Kabupaten.

"Ke depan dengan akan diwujudkannya Inpres untuk bantuan jalan daerah, maka salah satu tambahan tugas untuk fasilitas infrastruktur daerah adalah melakukan processing usulan bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News