KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 131,92 triliun.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan, usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022.

"Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp 131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp 8,55 triliun," kata Herindra saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (5/9).

Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI. Antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp 22,43 triliun.

Baca Juga: Soal Pembelian 6 Jet Tempur Dassault Rafale dari Prancis, Ini Kata Banggar DPR

Lalu, alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun; anggaran untuk TNI AD sebesar Rp 55,26 triliun; anggaran untuk TNI AL sebesar Rp 23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp 19,25 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 54,16 triliun (41,05% dari total anggaran).

Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp 45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp 32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).

Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,63 triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 12,35 triliun; program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 24,68 miliar.

"Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp 35,19 triliun," ucap Herindra.

Baca Juga: Perkuat Pertahanan, Jepang Ajukan Permintaan Anggaran Terbesar Kedua yang Pernah Ada

Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 338,86 miliar; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 607,89 miliar.

"Program dukungan manajemen sebesar Rp 79,77 triliun," ucap Herindra.

Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta penentuan anggaran tersebut harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan masukan dari setiap satuan di TNI.

"Jangan sampai ada istilah yang diajukan tidak turun, yang turun tidak pernah diajukan. Jangan sampai terjadi seperti ini," ucap Hasanuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli