KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, nyaris Rp 700 triliun. Dalam waktu hampir dua pekan, pagu anggaran PEN naik 11,38% dari pagu per 9 Februari 2021 lalu yang sebesar Rp 627,96 triliun.

Anggaran tersebut juga melonjak Rp 295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021 yakni Rp 403,9 triliun. Angka tersebut pun naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran PEN merupakan langkah untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan berbagai pencairan program PEN terakselerasi di kuartal I-2021.

“Ini sebagai daya dorong efektivitas untuk pemulihan terutama front loading di kuartal I yakni bulan Januari, Februari, dan diharapkan berlanjut sampai Maret,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN 2021 Periode Januari, Selasa (23/2).

Baca Juga: Baru satu bulan mengarungi tahun 2021, defisit APBN sudah mencapai Rp 45,7 triliun

Menurut Sri Mulyani, PEN 2021 yang dialokasikan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi. Sebab, dalam situasi pandemi saat ini, masyarakat sangat tergantung dengan APBN.

“Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary dan luar biasa untuk kembalikan rakyat dan ekonomi pulih dari covid. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 dengan percepatan realisasi program bansos yang sejak Januari sudah terealisasi Rp 16,59 triliun,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan peningkatan anggaran PEN 2021 lantaran ada modifikasi program kesehatan yang melonjak hingga Rp 176,3 triliun, naik dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat.

Rinciannya untuk testing, tracing, dan treatment sebesar Rp  9,91 triliun, biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan mencapai Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya mencapai Rp 27,67 triliun.

“Anggaran kesehatan melonjak tinggi sebab tim kesehatan pusat daerah dan antar Kementerian miliki program 3 T tracing, tracking dan treatment  dan vaksinasi yang membutuhkan biaya luar biasa besar pada 2021,” ujar Menkeu.

Editor: Herlina Kartika Dewi