KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyusun pagu indikatif anggaran tahun 2025. Namun, Kemensos turut mengajukan tambahan anggaran karena anggaran tersebut turun Rp 2,02 triliun dari tahun 2024. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya telah menyusun pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 77,18 triliun. Nilai ini turun 2,56% dibandingkan pagu anggaran 2024. “Tren anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 - 2025 apabila dibandingkan tahun 2024 maka pada tahun 2025 pagu indikatif di kementerian menurun Rp 2.026.077.952.000 atau 2,56% dibandingkan anggaran tahun 2024,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Jakarta, Selasa (4/6).
Risma mengungkapkan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 9,61 triliun. Dia merinci, untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) sebesar Rp 2,69 triliun. “Bantuan permakanan lansia kami tetap mengusulkan 100 ribu orang untuk 365 hari dengan indeks Rp 30.000 ini standarnya dari Kementerian Kesehatan, sebesar Rp 1,09 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga: Anggaran Kemensos Turun Rp 2,02 Triliun di Tahun 2025 Berikutnya, lanjut Risma, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di mana ada kekurangan untuk program sosial sembako sehingga diusulkan tambahan sebesar Rp 1,76 triliun. “Tadi ada kekurangan program sosial sembako jadi untuk 8.817.023 Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk satu bulan dengan standar Rp 200 ribu, kebutuhan anggarannya adalah Rp 1,76 triliun,” terangnya. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mengajukan tambahan sebesar Rp 593,34 miliar. Rinciannya, honorarium SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 14.590 orang selama 12 bulan dengan indeks Rp 3.200.000. “Ini kalau mereka belum terangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maka nanti ada perpindahan anggaran dari anggaran belanja operasional ke belanja pegawai ini sebesar Rp 560,25 miliar,” kata Risma.
Baca Juga: Anggaran Bansos Rp 208,52 M yang Tak Tersalurkan Belum Dikembalikan ke Kas Negara Lalu untuk operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi 14.590 orang di antaranya untuk pendamping kegiatannya sebesar Rp 21,88 miliar, kemudian dukungan operasional SDM PKH Rp 11,20 miliar. Terakhir, lanjut Risma, Sekretariat Jenderal juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 4,55 triliun. Dengan rincian, sertifikasi SDM kesejahteraan sosial (Kesos) sebesar Rp 8,59 miliar, akreditasi lembaga Kesos Rp 1,96 miliar, pelatihan pemberdayaan masyarakat Rp 14,86 miliar, pelatihan teknis non ASN Rp 13,87 miliar, pelatihan teknis ASN Rp 2,82 miliar. Berikutnya, proyeksi kebutuhan penambahan belanja pegawai Rp 4,42 triliun, perbaikan sarana dan prasarana sentra Rp 76,53 miliar dan pemeliharaan NOC/Data Center Rp 9,06 miliar. Adapun totalnya mencapai Rp 4,55 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .