KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengajukan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 3,19 triliun. Usulan indikatif ini lebih rendah sekitar 60,53% dari anggaran tahun 2019 ini yang mencapai Rp 5,27 triliun. Usulan pagu indikatif ini sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif tertanggal 29 April 2019.

Selain lebih rendah dari anggaran tahun ini, pagu indikatif tahun depan juga lebih rendah dari kebutuhan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun mendatang yang sebesar Rp 7,4 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, kecilnya anggaran tersebut dikarenakan program-program teknis akan diambil alih oleh Kementerian Teknis.

"Kami akan lebih banyak di fungsi koordinatif, sedangkan fungsi teknisnya diserahkan kepada kementerian teknis. Sehingga kita bisa keroyokan, dan kementerian lebih fokus," ujar Eko, Kamis (13/6).

Meski begitu, Eko pun meminta dukungan dari Komisi V DPR untuk membantu pihaknya mendapatkan anggaran seperti yang dibutuhkan.

Pagu indikatif 2020 tersebut dialokasikan untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp 51,39 miliar, untuk Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1,95 triliun, kepada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar Rp 101,5 miliar.

Lalu, untuk Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu sebesar Rp 99,46 miliar, untuk Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 113,1 miliar, untuk Ditjen Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi sebesar Rp 287,72 miliar.

Untuk Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp 198 miliar, untuk Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi sebesar Rp 178,52 miliar serta untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 207,29 miliar.

Eko pun menerangkan terdapat berbagai target dan kegiatan yang akan dilakukan tahun mendatang. Untuk bidan desa antara lain melakukan pendampingan pada 74.957 desa sebanyak 37.185 orang. Ada pula pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa untuk 159 kabupaten.

"Kami diminta untuk membantu stunting karena stunting perannya dari kementerian desa cukup besar. Tahun lalu ada dibangun hampir 1 juta unit sarana air bersih, 200.000 lebih MCK, puluhan ribu PAUD, Polindes dan Posyandu. Itu sangat membantu kementerian kesehatan dalam mengurangi stunting. Angka stunting dalam 4 tahun ini sudah berhasil turun dari 37,2% menjadi 30,8%," terang Eko.

Lebih lanjut dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sebanyak 26 desa, Bumdes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa sebanyak 500 bumdes, dan beberapa program lainnya.

Sementara, program-program Bidang Daerah Tertinggal dan Tertentu antara lain sarana prasarana produksi pasca panen yang disediakan di daerah tertinggal rawan pangan di 2 kabupaten, sarana dan prasarana air bersih yang di bangun di daerah perbatasan sebanyak 3 unit. Membuat jalan strategis desa yang ditingkatkan di daerah perbatasan sepanjang 6 kilometer.

Lalu, mengembangkan potensi sumber daya yang dikembangkan di daerah pulau kecil dan terluar di 13 kabupaten, membangun jalan desa strategis di daerah tertinggal sebanyak 15 km, dan berbagai program lain.

Sementara di bidang ketransmigrasian antara lain penduduk yang ditata persebarannya dan ditempatkan pada satuan permukiman di kawasan transmigrasi sebanyak 1.130 Kepala Keluarga, mengembangkan ekonomi di 43 kawasan transmigrasi.

Lalu membangun satuan pemulihan dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas di 23 satuan pemukiman, mengembangkan layanan sosial budaya 63 kawasan transmigrasi, dan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli