KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan bahwa pihaknya turut terkena pemangkasan anggaran, sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Nusron menjelaskan, sebelumnya kementerian ATR/BPN terkena efisiensi awal Rp 2,3 triliun. Akan tetapi besarannya dipangkas menjadi Rp 2,011 usai adanya arahan rekonstruksi efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) pada 11 Februari 2025. 

Alhasil, usai pemangkasan itu terdapat penurunan pemangkasan sebesar Rp293,992 miliar untuk Pagu Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran (TA) 2025.

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Janji Investigasi HGB di Lokasi Pagar Laut Tangerang

“Kami jelaskan pagu kita sebelum ada efisiensi Rp 6,45 triliun, kita mendapatkan kena efisiensi sebanyak Rp 2,011 triliun atau ekuivalen 31,17%,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Alhasil, tambah Nusron sisa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN TA 2025 sebesar Rp 4,44 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Ungkap 2,5 Juta Hektar Kebun Sawit Belum Punya HGU

Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L.

Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News