JAKARTA. Sejumlah emiten properti menyambut baik janji yang dilontarkan pemerintah untuk memangkas tarif pajak Dana Investasi Real Estate (DIRE) jadi 1,5%.Tarif pajak tersebut dinilai cukup menarik dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Dengan pemangkasan tarif tersebut, beberapa emiten akan menerbitkan DIRE sebagai salah satu alternatif pendanaan. Namun, timing untuk masuk ke instrumen tersebut akan tergantung pada respon investor dan kondisi pasar.

Setelah cukup lama ditunggu-tunggu, akhirnya pemerintah berjanji akan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk DIRE berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) dari 5% sebelumnya menjadi 0,5% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHT) diturunkan dari 5% jadi 1%.

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) merupakan emiten properti yang paling siap menyambut aturan ini. Perusahaan rintisan Mochtar Riady ini sebetulnya sudah lama bermain di DIRE. Namun, perseroan menerbitkan DIRE di Singapura lantaran aturan yang kurang mendukung di dalam negeri.

Perseroan menerbitkan DIRE lewat anak usahanya First Rek Estate Investment Trust (First REIT) dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT). First REIT telah melantai di bursa Singapura sejak tahun dan saat ini telah memiliki 17 aset yang terdiri dari rumah sakit dan rumah jompo dengan nilai Rp 12 triliun. Sementara LMIR listing sejak tahun 2017 dan memiliki 19 aset mall dan 7 retail spare senilai Rp 18 triliun.

Saat ini perseroan tengah dalam proses penjualan tiga aset ke DIRE Singapura senilai Rp 1,7 triliun. LPKR memutuskan melepaskan DIRE ke sana lantaran aturan perpajakan DIRE dalam negeri belum rampung.

Ketut Budi Wijaya, Direktur Utama LPKR mengaku belum berencana mengalihkan aset lain ke DIRE tahun ini. Namun, jika aturan sudah rampung perseroan akan siap menjual aset ke DIRE di dalam negeri sebagai salah satu alternatif pencarian dana.

Di dalam negeri, LPKR telah memiliki anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dana khusus produk Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan DIRE yakni PT Bowsprit Asset Management. Perusahaan ini berencana menerbitkan DIRE tahun ini senilai Rp 1,5 triliun dengan underlying tiga gedung perkantoran dengan luas semi gross mencapai 71.000 m2.

Ketiga aset tersebut merupakan aset Lippo Grup yakni gedung Lippo Kuningan, Menara Matahari Offices Tangerang dan Menara Asia Tangerang. Bowsprit melistingkan DIRE tersebut di bursa begitu aturannya sudah keluar. " Kita sudah ready. Begitu aturan keluar kita akan langsung IPO," ujar Angli Li, Direktur Utama Bowsprit baru-baru ini.

Emiten lainnya yakni PT Intiland Development Tbk (DILD), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga menyambut baik janji pemerintah tersebut. Ketiganya menilai insentif pajak yang akan diberikan itu sudah sangat menarik.

Theresia Rustadi, Sekretaris Perusahaan DILD mengatakan tarif tersebut sudah cukup menarik meski sebetulnya real Estate Indonesia (REI) meminta tarif pajak. Namun, tantangan selanjutnya menurut dia adalah bagaimana menarik investor mengingat instrumen ini belum cukup dikenal masyarakat.

Theresia bilang, tahun ini DILD akan mengeksplorasi DIRE sebagai salah satu alternatif pendanaan. Perseroan telah menyiapkan aset-aset yang berpotensi untuk dialihkan ke DIRE. "Namun ini akan tergantung kondisi pasar. Apakah menager investasinya bisa mencari pembeli," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, lanjut Theresia, perlu ada kerjasama antara otoritas jasa keuangan, manager investasi dan pihak lainnya untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat.

Harun Hajadi, Direktur CTRA menilai tarif pajak tersebut sudah cukup menarik. Dia bilang perseroan masih akan mempelajari instrumen tersebut dan belum memiliki rencana untuk masuk ke DIRE. "Namun tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk terbitkan DIRE kalau ternyata pasarnya bagus," ungkap Harun.

Dia menjelaskan pencarian dana lewat DIRE akan tergantung dengan kondisi pasar saham dan obligasi. Jika biaya penerbitan DIRE lebih murah maka pengembang menurutnya akan banyak tertarik mencari pendanaan lewat instrumen tersebut.

Sementara Veri Y Setiadi, Wakil Direktur Utama APLN menilai DIRE merupakan alternatif pendanaan yang menarik. Perseroan memang tengah menjajaki untuk mengalihkan mall dan hotel yang dimiliki ke DIRE. Namun, dia belum bisa mematikan apakah APLN akan menerbitkan DIRE tahun ini mengingat aturannya belum keluar.

Kendati pun aturannya sudah jelas, kata Veri, itu tidak akan lantas membuat perseroan menetapkan DIRE sebagai alternatif pendanaan karena itu tergantung kondisi instrumen pendanaan lainnya. " Kalau masalah pendanaan tentu kita akan cari instrumen yang tidak memberatkan investasi kita." jelasnya.

Sementara Adrinato Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) masih enggan berkomentar terkait pemangkasan pajak tersebut. Dirinya memilih untuk menunggu aturan resminya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto