KONTAN.CO.ID - RIO DE JANEIRO. Pengadilan federal Brasil telah mengeluarkan perintah yang membebaskan TotalEnergies, Repsol Sinopec, Petrogal milik Galp, Shell, dan Equinor dari pajak ekspor minyak mentah.

Berdasarkan dokumen pengadilan yang dilihat oleh Reuters, pada keputusan yang dikeluarkan pada (7/4/2026) tersebut menyatakan bahwa pajak 12% yang diberlakukan sekitar sebulan yang lalu, ketika harga minyak melonjak, karena perang AS-Israel terhadap Iran, mungkin tidak konstitusional. Putusan definitif masih menunggu.

Dalam putusannya, hakim mengatakan bahwa pemerintah Brasil sendiri mengakui bahwa pajak tersebut "dibuat untuk menghasilkan pendapatan," yang menurutnya merupakan "penyimpangan tujuan yang sebenarnya."

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Pengecualian tersebut dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah, karena pungutan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian pendapatan akibat pemotongan pajak bahan bakar. 

Baca Juga: Semenanjung Korea Memanas: Korut Uji Hulu Ledak Bom Kluster Berdaya Rusak

Perusahaan minyak milik negara Brasil, Petrobras, eksportir minyak terbesar di negara itu, tidak terpengaruh oleh putusan tersebut.

Kritik terhadap pajak tersebut meningkat pada hari Rabu, dengan kelompok lobi minyak IBP mengatakan bahwa pajak tersebut merupakan "hambatan bagi investasi baru" di negara itu dan perusahaan-perusahaan minyak besar menekankan bahwa Brasil membutuhkan "stabilitas" fiskal dan regulasi.

"Pajak ini tidak tepat, terutama mengingat perlunya menunjukkan bahwa Brasil adalah tujuan yang menarik untuk investasi jangka panjang di sektor minyak dan gas," kata kepala IBP, Roberto Ardenghy, di sela-sela sebuah acara pada hari Rabu (8/4/2026).

Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Alexandre Silveira membela pajak tersebut sebagai "langkah luar biasa karena dampak konflik Timur Tengah terhadap harga bahan bakar di Brasil."

Pada acara yang sama di mana IBP dan perusahaan minyak besar mengkritik pajak tersebut, Silveira mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan uang dari konflik Timur Tengah dan "dapat membayar sedikit lebih banyak" untuk membantu pemerintah mensubsidi bahan bakar.

Pajak ini merupakan pungutan sementara yang dirancang untuk berlaku hingga akhir tahun ini, dan bertujuan untuk meningkatkan penyulingan domestik dan mengamankan pasokan internal, kata pemerintah pada saat peluncurannya.