JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau pemerintah daerah untuk mengatur dan memonitor pertambangan mineral. Pasalnya potensi penerimaan negara dari sektor ini besar. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan selama ini pemerintah daerah kalau memberikan izin tambang tidak melihat berapa besar galian yang akan dibuka. "Kita mengimbau kalau pemda akan memberikan kewenangan pemberi izin, pemda harus memonitor berapa yang harus digali," ujar Fuad yang dijumpai di Kementerian keuangan Jakarta, Selasa (11/3). Maka dari itu, Fuad sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengoordinasikan izin pertambangan mineral. Harus ada tanggung jawab baik dari pemda ataupun pemerintah pusat untuk negeri.  Selama ini, menurut Fuad, pemda tertutup dan tidak pernah mau memberikan akses data izin pertambangan. Kalau ada data tentu pemerintah dalam hal ini DJP bisa mengetahui berapa potensi penerimaan pajak yang sebenarnya dari pertambangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.