JAKARTA. Pemerintah mantap akan mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 pada Januari 2015. Perubahan sejumlah asumsi makro tak pelak mengubah banyak pos, baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, keputusan menaikkan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi memberikan ruang fiskal di anggaran hingga Rp 200 triliun. Dana ini merupakan hasil penghematan subsidi BBM.

Namun, sejumlah tantangan menanti. Mematok pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,8%, pemerintah sepertinya akan mengandalkan proyek infrastruktur untuk melecutkan target ekonomi. Proyek jalan tol laut dan infrastruktur dasar diharapkan menggerakkan industri lokal sekaligus membetot investor asing masuk Indonesia. Itu pula yang membuat bujet proyek infrastruktur naik dua kali lebih besar menjadi Rp 400 triliun di 2015.

Anggaran ini belum termasuk pos belanja lain di anggaran. Tapi saat yang bersamaan, pemerintah juga harus berhemat dengan memangkas defisit anggaran dari 2,21% menjadi 2%. Ini diiikuti dengan rencana pemerintah menggunting nilai pembiayaan. Salah satunya dari penerbitan surat utang negara (SUN). Penerbitan surat utang tahun 2015 yang rencananya Rp 277 triliun dipotong Rp 22 triliun menjadi Rp 255 triliun.

Selain berhemat, kebijakan ini juga demi mengurangi risiko akibat pemulihan ekonomi AS. Selain itu, pemerintah akan memberikan ruang bagi BUMN untuk bergerak lincah dalam ekonomi dengan cara memberikan kelonggaran setoran dividen. Ini membawa konsekuensi bagi penerimaan negara di tengah menggebunya meningkatkan pertumbuhan.

"Selain meningkatkan pajak, kami berhemat di belanja negara," ujar Kalla, Selasa (9/12). Penerimaan pajak akan didongkrak hingga Rp 400 triliun tahun depan. Program intensifikasi pajak dengan memeriksa ketat setoran pajak dari wajib pajak terdaftar menjadi salah satu program.

Sasaran utamanya: kelompok orang kaya dan kalangan profesional seperti akuntan, dokter, artis dan pengacara. Sedang ekstensifikasi dengan perbaikan sistem, penambahan pegawai. Namun, itu masih rencana. Faktanya, penerimaan pajak tiap tahun selalu seret.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie