KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Beleid yang diundangkan pada 28 Juli 2025 itu menetapkan tarif PPh final atas transaksi kripto menjadi 0,21%, naik dari sebelumnya 0,1%–0,2%. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif per 1 Agustus 2025.

Baca Juga: Tarif Pajak Penghasilan Kripto Naik Jadi 0,21%, Ini Tanggapan Tokocrypto

NHM Dukung Siswa SMK Halmahera Utara Belajar Langsung Dunia Tambang di Gosowong

PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto) menilai aturan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara exchange lokal dan platform asing yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.

“Regulasi ini bisa memicu perpindahan aktivitas transaksi ke luar negeri dan melemahkan pertumbuhan ekosistem dalam negeri,” kata CEO Tokocrypto Calvin Kizana kepada Kontan.co.id, Rabu (30/7/2025).

Ia menambahkan, kenaikan tarif pajak juga bisa memengaruhi perilaku investor dalam jangka pendek.

“Pajak tetap atas transaksi penjualan bisa membuat investor lebih selektif, bahkan menahan transaksi saat pasar sedang volatil,” jelasnya.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Penambang Aset Kripto Dikenai Pajak Penghasilan (PPh)

Kendati begitu, Calvin menilai penyederhanaan skema pajak dan kepastian tarif dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang, asalkan dibarengi dengan edukasi yang konsisten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News