JAKARTA. Meski memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup optimistis, yaitu 5,3% pada tahun ini, World Bank melihat adanya risiko penurunan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi, terutama, akibat risiko lemahnya penerimaan pajak.

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Quarter, World Bank melihat perbaikan pertumbuhan di tahun ini didorong oleh investasi swasta yang lebih kuat lantaran adanya pelonggaran kebijakan moneter pada tahun 2016. Tak hanya itu, perbaikan investasi swasta tersebut juga didorong oleh reformasi investasi yang terus berlanjut.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diharapkan sedikit meningkat lantaran inflasi yang rendah dan kepercayaan konsumen yang membaik karena nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

Meski demikian, World Bank juga melihat adanya risiko dari penerimaan pajak yang terus melemah. Hal ini turut menambah risiko yang datang dari eksternal karena ketidakpastian global dan gejolak pasar keuangan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, penerimaan pajak di tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, jika mengeluarkan sumbangan penerimaan pajak dari tax amnesty, penerimaan pajak rutin tahun lalu masih lebih rendah dibanding tahun 2015.

Ia juga mengatakan, kredibilitas fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017. Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia, masih perlu melakukan percepatan reformasi administrasi dan kebijakan pajak.

"Pemungutan penerimaan yang lemah, ditambah dengan pembatasan defisit fiskal, secara signifikan menghambat peningkatan pengeluaran publik, setidaknya dalam jangka menengah," kata Rodrigo dalam paparannya, Selasa (17/1).

Oleh karena itu, jika penerimaan pajak masih terbatas maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanjanya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan utama pembangunan dalam jangka pendek dan menengah dengan tetap mempertahankan reformasi pada penerimaan negara.

Mendorong belanja negara

Dalam laporannya, World Bank melihat perbaikan kualitas belanja membutuhkan dua tindakan yang terpisah. Pertama, diperlukan adanya realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas, yaitu sektor infrastruktur, kesahatan, dan bantuan sosial. Sektor-sektor tersebut memiliki dampak besar terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan.

Kedua, diperlukan adanya alokasi belanja yang dapat memberikan dampak maksimal bagi penerima bantuan melalui realokasi belanja khususnya di sektor pendidikan dan pertanian, untuk program-program yang memiliki dampak tinggi pada tujuan sektoral, serta kebijakan sektoral lainnya yang berdampak efektif.

Menurut Rodrigo, tantangan Indonesia ke depan bukannya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melainkan, "memastikan pertumbuhan itu bisa lebuh inklusif," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan tax amnesty yang dimulai pada pertengahan tahun lalu diharapkan dapat menambah kemampuan pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melakukan identifikasi potensi pajak, memperkuat kepatuhan pembayaran pajak, dan membangun kembali kepercayaan terhadap Ditjen Pajak.

"Kami berusaha memperbaiki pendapatan pajak dan meningkatkan kredibilitas," kata Sri Muylani.

Lebih lanjut menurutnya, sejak akhir tahun lalu pemerintah juga telah meluncurkan Tim Reformasi Perpajakan yang bertugas untuk mendorong penerimaan pajak agar bisa mencapai target. Sementara reformasi perpajakan melalui revisi regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) merupakan langkah yang diambil untuk jangka menengah.

Ia juga mengatakan, saat ini pemerintah berupaya agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah efekif dan efisien terhadap upaya pemerataan pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia