JAKARTA. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongki Sugiharto menyatakan, pihaknya menargetkan kenaikan 10% jumlah pembelian kendaraan bermotor, khusus di Jakarta. Dia yakin target tersebut tercapai. "Penjualan di tahun 2013, 1,2juta. Ini naik 10% dari tahun 2012. Di 2014 mendatang kisaran targetnya 1,3 juta unit lagi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/11). Kenaikan dengan jumlah tersebut, kata Jongki, cukup realistis dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum berbahaya terhadap daya beli. Kedua, adanya kebijakan pemerintah pusat menghapus pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) atau populer mobil murah. Ketiga, produk kendaraan yang semakin berkualitas. Atas dua faktor itu saja, Jongki yakin dapat meminimalisir faktor penghambat daya beli kendaraan dan target pun bisa tercapai. "Kendalanya kan menguatnya mata uang asing untuk rupiah, jadi harga mobil semakin mahal. Kedua juga BI rate naik, suku bunga kendaraan bermotor pasti naik. Tapi soal pertumbuhan ekonomi dan LCGC membuat kami optimis daya beli tetap tinggi," ujarnya. Apalagi, terkait rencana kenaikan pajak progresif sebesar 100%. Menurutnya, asalkan pajak tinggi itu tak dikenakan untuk pembelian pertama, dia yakin tidak berpengaruh atas daya beli. Siap bantu pemerintah Soal mengatasi kemacetan, Jongki menilai, antara perkembangan industri otomotif dan persoalan kemacetan adalah dua hal yang berbeda. Ia menampik pandangan untuk mengurangi macet, harus membunuh industri otomotif. Mengingat pemasukan dari sektor ini ke kas negara sangat besar. Harusnya, industri otomotif justru membantu peningkatan infrastruktur dan pengadaan transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi masyarakatnya. "Pajak progresif aja ibarat sekali tepuk dapat dua laler. Pertama bikin orang pikir-pikir punya mobil lebih dari satu. Kedua, Pemda DKI dapat pemasukan banyak. Nah, pajaknya dialokasikan untuk bangun infrastruktur bagi masyarakat di dalam kota ini," ujarnya. "Pemegang merek siap bantu juga kok apa yang pemerintah mau. Armada transportasi apa lagi yang kita bisa bantu, sebenarnya tinggal perintah kita saja, harga cocok, pasti bisalah," ujarnya. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pajak progresif tak pengaruhi daya beli kendaraan
JAKARTA. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongki Sugiharto menyatakan, pihaknya menargetkan kenaikan 10% jumlah pembelian kendaraan bermotor, khusus di Jakarta. Dia yakin target tersebut tercapai. "Penjualan di tahun 2013, 1,2juta. Ini naik 10% dari tahun 2012. Di 2014 mendatang kisaran targetnya 1,3 juta unit lagi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/11). Kenaikan dengan jumlah tersebut, kata Jongki, cukup realistis dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum berbahaya terhadap daya beli. Kedua, adanya kebijakan pemerintah pusat menghapus pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) atau populer mobil murah. Ketiga, produk kendaraan yang semakin berkualitas. Atas dua faktor itu saja, Jongki yakin dapat meminimalisir faktor penghambat daya beli kendaraan dan target pun bisa tercapai. "Kendalanya kan menguatnya mata uang asing untuk rupiah, jadi harga mobil semakin mahal. Kedua juga BI rate naik, suku bunga kendaraan bermotor pasti naik. Tapi soal pertumbuhan ekonomi dan LCGC membuat kami optimis daya beli tetap tinggi," ujarnya. Apalagi, terkait rencana kenaikan pajak progresif sebesar 100%. Menurutnya, asalkan pajak tinggi itu tak dikenakan untuk pembelian pertama, dia yakin tidak berpengaruh atas daya beli. Siap bantu pemerintah Soal mengatasi kemacetan, Jongki menilai, antara perkembangan industri otomotif dan persoalan kemacetan adalah dua hal yang berbeda. Ia menampik pandangan untuk mengurangi macet, harus membunuh industri otomotif. Mengingat pemasukan dari sektor ini ke kas negara sangat besar. Harusnya, industri otomotif justru membantu peningkatan infrastruktur dan pengadaan transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi masyarakatnya. "Pajak progresif aja ibarat sekali tepuk dapat dua laler. Pertama bikin orang pikir-pikir punya mobil lebih dari satu. Kedua, Pemda DKI dapat pemasukan banyak. Nah, pajaknya dialokasikan untuk bangun infrastruktur bagi masyarakat di dalam kota ini," ujarnya. "Pemegang merek siap bantu juga kok apa yang pemerintah mau. Armada transportasi apa lagi yang kita bisa bantu, sebenarnya tinggal perintah kita saja, harga cocok, pasti bisalah," ujarnya. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
