JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta masukan para ahli tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Haris E. Santoso, salah satu pakar hukum jaminan sosial, mengusulkan, BPJS terbagi dua wilayah.Menurut Haris, yang pertama BPJS di pusat dan yang kedua di pusat. Menurutnya, BPJS yang di daerah akan berkoordinasi dengan institusi pemerintah yang ada seperti gubernur, walikota dan bupati. "Sekarang ini otonomi daerah makanya saya berharap untuk diletakkan BPJS di daerah," ujarnya saat rapat dengan Komisi IX DPR.Dia menjelaskan BPJS di pusat hanya melakukan hal koordinasi dengan daerah. Tugasnya untuk mendapatkan data nama anggota dari daerah misalnya, ada berapa anggota yang sakit, meninggal dan pensiun. "yang mempunyai data tersebut adalah daerah, jadi kita perlu membuat BPJS di daerah," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pakar: BPJS harus tersebar ke daerah
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta masukan para ahli tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Haris E. Santoso, salah satu pakar hukum jaminan sosial, mengusulkan, BPJS terbagi dua wilayah.Menurut Haris, yang pertama BPJS di pusat dan yang kedua di pusat. Menurutnya, BPJS yang di daerah akan berkoordinasi dengan institusi pemerintah yang ada seperti gubernur, walikota dan bupati. "Sekarang ini otonomi daerah makanya saya berharap untuk diletakkan BPJS di daerah," ujarnya saat rapat dengan Komisi IX DPR.Dia menjelaskan BPJS di pusat hanya melakukan hal koordinasi dengan daerah. Tugasnya untuk mendapatkan data nama anggota dari daerah misalnya, ada berapa anggota yang sakit, meninggal dan pensiun. "yang mempunyai data tersebut adalah daerah, jadi kita perlu membuat BPJS di daerah," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
