KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat akan mengambil pendekatan yang jauh lebih sipil dan berdasarkan konsensus untuk hubungan internasional di bawah kepresidenan Joe Biden. Hal ini termasuk soal posisi AS di Laut China Selatan. Meski demikian, menurut para analis, retorika anti-China yang "eksentrik" dan "tidak stabil" akan hilang.

“Mengingat latar belakang Biden (sebagai anggota parlemen veteran), kami akan melihat lebih banyak orang yang dilibatkan untuk menangani masalah di seluruh dunia,” kata Profesor Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, di virtual forum pada hari Senin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Koresponden Asing Filipina seperti yang dikutip South China Morning Post.

Sementara itu, Pengamat Spesialis Asia Tenggara Carl Thayer, yang juga berbicara di acara tersebut, mengatakan akan ada sedikit tekanan pada negara-negara kawasan untuk memihak di tengah ketegangan AS-China.

Thayer yang juga merupakan profesor emeritus politik dan rekan tamu di Universitas New South Wales bilang, aliansi AS dengan Jepang dan Korea Selatan akan menjadi "kurang antagonis" di bawah Biden, yang pejabatnya kemungkinan besar akan mengadakan "pembicaraan informal sambil minum kopi" dengan para pemangku kepentingan untuk "menghasilkan strategi untuk melawan" China.

Baca Juga: Canggih, kapal rudal baru Korsel bisa menyelam 20 hari tanpa muncul ke permukaan

Kedua ahli mengatakan Washington kemungkinan akan melanjutkan kebijakannya untuk mengadakan operasi kebebasan navigasi (FONOPS) di Laut China Selatan, dan juga untuk memperdalam upaya untuk memasukkan Kelompok Pulau Kalayaan yang dikuasai Filipina di jalur air yang diperebutkan dengan memperluas definisi kata "Pasifik" dalam Perjanjian Pertahanan AS-Filipina-Mutual (MDT).

Di bawah pakta tersebut, yang ditandatangani pada Agustus 1951, serangan bersenjata “di wilayah pulau di bawah yurisdiksi di Samudra Pasifik, angkatan bersenjatanya, kapal umum atau pesawatnya di Pasifik akan memicu tanggapan bantuan timbal balik.

Baca Juga: Ini dia kapal fregat Rusia pembunuh pesawat, kapal, dan kapal selam

Thayer mengatakan bahwa perjanjian itu ditandatangani sebelum Filipina membuat klaim kepada Grup Pulau Kalayaan, yang mencakup pulau Pag-Asa, wilayah di mana kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai China dilaporkan telah mengerumuni lokasi itu dalam beberapa tahun terakhir. 

South China Morning Post memberitakan, di bawah pemerintahan Obama, katanya, posisi Washington adalah tidak dapat menjamin perjanjian itu mencakup wilayah tertentu, karena kawasan Pasifik berhenti di pantai timur Filipina.

Sikap itu diubah di bawah pemerintahan Trump di mana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada bulan Juli mengatakan bahwa klaim Beijing di Laut China Selatan "melanggar hukum". Thayer juga menambahkan bahwa Trump benar-benar tidak banyak campur tangan di jalur air dan pada dasarnya menyerahkan kasus ini kepada kepada menteri luar negeri dan menteri pertahanannya.

Selanjutnya: Kapal serbu amfibi China berlayar di Laut China Selatan dekat Taiwan, ada apa?

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie