JAKARTA. Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi pemegang saham perusahaan asuransi, masih menuai pro dan kontra di kalangan pelaku industri asuransi. Aturan ini dinilai akan sulit dilakukan, mengingat tidak semua pemegang saham berasal dari Indonesia. Pakar Asuransi Frans Sahusilawane mengatakan, dilakukannya fit and proper test kepada pemegang saham, akan sulit dilakukan. "Mengenai fit and proper test itu saya rasa tidak kepada pemegang saham. Sebab, kalau bentuk perseroan itu sulit mengaplikasikan", ujar  Frans dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1) Dewan Perwakilan Rakyat sedianya akan melakukan fit and proper test kepada komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah, termasuk di dalamnya akan diatur mengenai uji kelayakan dan kepatutan kepada pemegang saham. Meski begitu, pelaku industri masih mengusahakan agar uji kelayakan dan kepatutan ini tidak dilakukan kepada pemegang saham. "Yang lain mungkin boleh, tapi kalau bisa jangan kepada pemegang saham", tandas Frans

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.