KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai perlu mencermati sejumlah tantangan mendasar dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sujito menyoroti isu berkembangnya politik dinasti serta tingginya biaya pencalonan dalam kontestasi politik.

"Poin berikutnya berkembangnya politik dinasti, ini kami terus terang di UGM agak hati-hati karena ini masih sangat debatable soal politik dinasti ini, karena di beberapa negara demokrasi yang sudah mapan juga ada itu, tapi kira-kira ya enggak dinasti-dinasti banget lah, kira-kira begitu lah," ujarnya dalam RDPU bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Usai Bertemu Prabowo, Gibran Dijadwalkan Langsung Temui Pimpinan MPR

Ari menjelaskan, penegakan aturan main yang konsisten menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem meritokrasi dalam pemilu. Menurutnya, kehadiran politisi muda di parlemen saat ini juga masih banyak yang berkelindan dengan jejaring dinasti maupun kekuatan modal finansial yang besar.

"Kalau dari data yang ada kan juga politisi muda sekarang yang di DPR RI ini juga tidak sedikit yang terkait dengan politik dinasti meskipun tadi politik dinastinya juga masih sangat debatable, masih terkait juga dengan mereka yang punya modal besar yang mampu membiayai dirinya sendiri ketika kampanye dan seterusnya," jelasnya.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kualitas keterwakilan aspirasi generasi muda dalam perumusan kebijakan publik. Persoalan nyata seperti tekanan ekonomi generasi sandwich hingga sulitnya akses kepemilikan hunian berisiko kurang terwakili secara optimal di parlemen.

"Sehingga harga yang harus dipertaruhkan itu adalah soal representasi aspirasi anak muda, generasi sandwich, akses mereka terhadap perumahan yang semakin sulit dan seterusnya dan lain sebagainya yang itu kemudian perlu memiliki representasi di dalam kebijakan publik kita," imbuhnya.

Baca Juga: Gerindra Hormati Keputusan Gibran, DPR Siapkan Rapim dan Bamus

Selain isu politik dinasti, Ari turut menyoroti melemahnya demokrasi di internal partai politik yang kerap berkaitan dengan praktik uang mahar pencalonan. Berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, kebutuhan biaya politik untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tercatat mencapai angka yang sangat tinggi.

"Kami punya riset meskipun di Pemilu legislatif tidak banyak tapi di Pilkada itu banyak tinggi sekali, sekitar Rp 27 miliar kami melakukan survei berapa ratus kepala daerah itu yang harus mereka sediakan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News