KONTAN.CO.ID - Pemerintah resmi menerapkan kewajiban registrasi nomor seluler berbasis biometrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis negara dalam memperkuat keamanan ekosistem digital nasional dan menekan penyalahgunaan data kependudukan.

Mengutip InfoPublik.id, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai penerapan biometrik merupakan mitigasi yang efektif untuk memberantas praktik penyalahgunaan identitas di ranah digital, selama data dikelola dengan standar keamanan yang memadai.

“Jika data biometrik dienkripsi dengan benar dan kunci enkripsinya dikelola sesuai standar internasional, data yang bocor tidak serta-merta bisa dieksploitasi. Jadi penerapan ini sangat bagus dan tepat saat ini,” ujar Alfons, Minggu (2/2/2026).

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

Meski demikian, Alfons menegaskan bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi di lapangan, khususnya terkait koordinasi antaroperator seluler. Tanpa basis data terpusat dan mekanisme pemblokiran lintas operator, pelaku kejahatan digital masih berpeluang berpindah-pindah operator untuk menghindari pengawasan.

“Karena itu sinergi antaroperator sangat dibutuhkan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tegasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Penerimaan Pajak 2026 Berpotensi Tembus Rp 2.492 Triliun

Ke depan, para pakar menilai kebijakan registrasi SIM berbasis biometrik juga perlu dirancang secara inklusif. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kebutuhan kelompok lansia, masyarakat di daerah terpencil, serta pengguna perangkat lama agar kebijakan ini tidak menimbulkan eksklusi digital.

Pandangan senada disampaikan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha. Ia menilai penerapan teknologi biometrik dalam ekosistem digital, termasuk registrasi kartu SIM dan layanan berbasis identitas, mampu menekan kejahatan digital sejak tahap awal.

“Biometrik efektif untuk memutus anonimitas palsu pada fase pendaftaran, tetapi tidak otomatis menghilangkan seluruh modus kejahatan digital,” ujar Pratama dalam kesempatan terpisah.

Menurutnya, registrasi SIM berbasis biometrik terbukti dapat menekan praktik penggunaan identitas palsu atau pinjaman identitas yang selama ini marak dimanfaatkan untuk penipuan berbasis SMS dan panggilan. Keberadaan biometrik membuat praktik SIM farm menjadi lebih mahal, berisiko, dan semakin sulit dijalankan.

Tonton: Pegawai Pajak Korup Ditangkap Lagi: Menteri Keuangan Janji Dukung KPK OTT!

Dengan kebijakan ini, negara dituntut hadir secara lebih kuat untuk memastikan keamanan, akuntabilitas, serta perlindungan hak warga di tengah ekosistem digital yang kian kompleks.

Selanjutnya: Wall Street Ditutup Turun karena Kekhawatiran tentang AI Hantam Saham Teknologi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News