JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis paket ekonomi tahap I, kemarin (9/9). Isinya adalah formula untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat proyek strategis dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah janji memangkas aturan penghambat investasi dan tumpang tindih (deregulasi). Ada 89 peraturan yang akan dirombak dari 134 peraturan. Nah, sisanya akan diselesaikan dalam satu bulan ke depan. "Saya tekankan, paket ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil," ujar Jokowi, Rabu (9/9) di Istana Merdeka, Jakarta.
Memang, paket ekonomi tahap I untuk sementara waktu bisa menenangkan pasar keuangan dan dunia usaha. Paling tidak, agenda ini menjadi sinyal tekad pemerintah membenahi ekonomi. Itu sebabnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi S Lukman menilai, paket ini menumbuhkan optimisme. Kini, pengusaha menanti keseriusan pemerintah menjalankan isi paket ekonomi itu. "Pengusaha harus mengawal dan menagih janji ini," tandas Adhi. Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker Indonesia, menilai, di atas kertas, isi paket ekonomi ini bisa menjadi angin segar bagi pasar. Tapi, "Apakah pasar akan langsung bereaksi positif, saya belum yakin," tandasnya. Lagi pula secara umum isi paket ini belum sepenuhnya sesuai harapan pasar dan masih memberi kesan setengah hati. Apalagi isinya nyaris tak ada yang baru, terkesan sekadar mengumpulkan sejumlah agenda serta rencana kerja yang sudah ada. Dengan kata lain, tak ada resep spesial yang diracik pemerintah dalam paket ekonomi ini. Salah satu yang disorot, misalnya, kata David Sutyanto, Analis First Asia Capital, paket ekonomi ini masih terlalu parsial dan belum menjangkau semua persoalan yang dihadapi ekonomi Indonesia saat ini. Urusan fiskal, misalnya, paket ini belum menjangkau stimulus fiskal seperti keringanan pajak yang dinanti oleh emiten menjelang akhir tahun. Itu sebabnya, dia berharap isi paket jilid II nanti bisa lebih matang dan komprehensif.
Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya, melihat beberapa kebijakan ekonomi yang diumumkan belum secara tegas dan detail menyebutkan langkah memperkuat rupiah dan peningkatan daya beli masyakarat, utamanya daya beli masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Padahal daya beli kelompok inilah yang sekarang paling terpukul, utamanya akibat pelemahan rupiah. Di sisi lain, pemerintah masih kukuh mempertahankan target pajak. "Seharusnya target pajak diturunkan agar petugas pajak mengerem dan pengusaha tidak khawatir," kata Berly. Sementara Ekonom Indef Eko Listiyanto melihat peran pemerintah di paket ekonomi ini masih pasif. Pemerintah tak memiliki target waktu dan sasaran. Alhasil, efektivitas penerapan paket ini tergantung pelaku usaha sendiri. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
