Jakarta. Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Ini merupakan paket kebijakan ekonomi ke-13. Paket ini untuk mempermudah pasokan properti di masyarakat. Soalnya, saat ini tingkat backlog perumahan di Indonesia diperkirakan mencapai 15,7 juta. "Perizinan pembangunan rumah/perumahan kami permudah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-13, Rabu (24/8). Selama ini, untuk mendirikan perumahan harus mengurus 33 perizinan. "Kami pangkas hanya menjadi 11 perizinan," jelas Darmin. Perizinan yang hilang antara lain izin lokasi, rekomendasi ter banjir, persetujuan gambar masterplan, AMDAL lalu lintas, izin pemanfaatan tanah.
Paket ekonomi XIII, izin properti dibabat
Jakarta. Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Ini merupakan paket kebijakan ekonomi ke-13. Paket ini untuk mempermudah pasokan properti di masyarakat. Soalnya, saat ini tingkat backlog perumahan di Indonesia diperkirakan mencapai 15,7 juta. "Perizinan pembangunan rumah/perumahan kami permudah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-13, Rabu (24/8). Selama ini, untuk mendirikan perumahan harus mengurus 33 perizinan. "Kami pangkas hanya menjadi 11 perizinan," jelas Darmin. Perizinan yang hilang antara lain izin lokasi, rekomendasi ter banjir, persetujuan gambar masterplan, AMDAL lalu lintas, izin pemanfaatan tanah.