KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pada Senin (16/12) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. Paket kebijakan ekonomi tersebut akan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih. Airlangga membocorkan, paket kebijakan tersebut salah satunya akan menentukan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di 2025.
Selain itu, pemerintah juga akan mengumumkan beberapa insentif pajak yang akan digelontorkan pada 2025. Hanya saja, Airlangga enggan membeberkan insentif pajak yang dimaksud.
Baca Juga: Intip Paket Kebijakan Ekonomi 2025 yang Akan Diumumkan Besok (16/12) Pagi Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang merekomendasikan beberapa insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk mengompensasi aneka kebijakan di 2025, mulai dari tarif PPN 12%, kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok, hingga berbagai kenaikan pungutan pajak daerah. Dalam hal ini, Anna mendorong pemerintah untuk memberikan insentif di sektor properti dan otomotif yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif dari reinvestasi imbal hasil ke aset-aset keuangan domestik sehingga membantu daya beli kelas menengah-atas yang mungkin terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif PPN 12%. Pemberian insentif reinvestasi ini juga akan membantu menahan aliran modal keluar (outflow) yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi domestik. "Sementara sistem insentif reinvestasi ini, di sisi lain bisa mencegah outflow," kata Anna kepada Kontan.co.id, Minggu (15/12). Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa difokuskan untuk jangka pendek.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Merilis Paket Kebijakan Ekonomi, Ekonom: Insentif Pajak Jadi Pilihan Pertama, Myrdal menyarankan agar pemerintah tetap menjaga stabilitas harga barang-barang penting seperti tarif dasar listrik dan LPG 3 kg. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. "Untuk harga BBM, sebaiknya tetap diberikan untuk pelaku usaha transportasi maupun logistik, baik mobil plat kuning maupun hitam/putih," ujar Murdal kepada Kontan.co.id, Minggu (15/12).
Kedua, Myrdal juga menggarisbawahi pentingnya menjaga daya beli masyarakat miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial. Dia menyarankan agar pemerintah terus melaksanakan program
cash transfer dan pemberian bantuan pangan untuk mereka yang membutuhkan.
Ketiga, optimalisasi penyerapan belanja negara, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda bagi perekonomian. Dia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas jalan raya non-tol yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Keempat, untuk menjaga kinerja perdagangan internasional Indonesia, Myrdal mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih kuat dengan negara mitra dagang utama. "Sehingga penduduk tetap memiliki daya beli yang kuat," katanya.
Kelima, Myrdal menyarankan adanya penurunan suku bunga kredit domestik untuk mendorong ekspansi ekonomi. Ia menilai koordinasi intensif antara Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk menciptakan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan.
Baca Juga: Tim Prabowo Tekankan Pentingnya Keadilan Dalam Sistem Perpajakan RI "Penurunan tingkat bunga kredit domestik dan koordinasi intensif BI, LPS, maupun OJK agar suku bunga jadi lebih rendah untuk ekspansi ekonomi," imbuh Myrdal.
Dan terakhir adalah pelarangan keras praktek judi online (judol) maupun juga penutupan akses dana domestik ke luar negeri, terutama yang berasal dari transaksi judol yang dilakukan masyarakat dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
