KONTAN.CO.ID - Belasan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menstimulus perekonomian nasional dinilai belum maksimal. Sudah 15 paket kebijakan digelontorkan hingga kini dan masih belum ampuh mengatasi hambatan dalam perekonomian tanah air.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berpendapat, selama ini belasan paket kebijakan yang telah dikeluarkan belum efektif dalam pelaksanaannya. "Sering kali apa yang dijanjikan dalam kebijakan tersebut tidak dijalankan. Malah ada yang secara teknis tidak bisa jalan," ungkapnya pada KONTAN, Rabu (28/8).

Sanny mengatakan, persiapan untuk menentukan sebuah kebijakan harus betul-betul dikoordinasikan baik dengan kementerian-kementerian terkait maupun antar kementerian. Pasalnya, kebijakan yang sudah disampaikan sering kali belum dikoordinasikan secara intensif.

"Yang kedua, dalam penyampaiannya, sebuah kebijakan itu memang sebaiknya tidak usah terlalu detail. Agar Kementerian terkait punya ruang untuk merumuskan seperti apa pelaksanaannya," jelas Sanny.

Ia lanjut memberi contoh, paket kebijakan yang dinilai belum berjalan efektif, seperti diskon tarif listrik bagi perusahaan. Dalam praktiknya, butuh waktu lama mendapatkan diskon tersebut dan belum seluruhnya secara teknis bisa berjalan.

Terkait kemudahan investasi yang akan diluncurkan lewat paket kebijakan 16, Sanny menuturkan, pihak Apindo setuju jika perizinan persoalan mendasar dibuat seragam. Misal, seperti perizinan mendirikan bangunan, izin mendirikan usaha, dan sebagainya.

"Karena di daerah implementasi tiap kebijakan pasti berbeda. Gap kompetensi tiap pemimpin daerah juga lebar sekali. Ada pemimpin daerah yang sadar mau memajukan daerahnya. Ada juga yang belum paham soal itu," paparnya.

Di sisi lain, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara berharap, paket kebijakan ekonomi bisa menjadi solusi terhadap penurunan ekonomi yang terjadi sejak 2014 dan meningkatkan daya saing industri.

“Sayangnya masih ada hambatan dari sisi implementasi teknis dan koordinasi sehingga dampaknya belum maksimal,” ujarnya.

Bhima mencontohkan, dari sisi implementasi, paket deregulasi masih terkendala di daerah. Standardisasi paket kebijakan dirasa berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal yang menurutnya turut menumpulkan paket kebijakan ekonomi adalah masalah koordinasi. Ketika pemerintah ingin melakukan deregulasi agar kemudahan berbisnis meningkat, tapi pada saat yang bersamaan beberapa kementerian mengeluarkan aturan baru yang justru menghambat industri.

“Kalau miskoordinasi masih terjadi, wajar akhirnya pelaku usaha menganggap bahwa paket kebijakan hanyalah sinyal positif tapi realisasinya belum dirasakan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto