JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, paket kebijakan ekonomi jilid I yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak fokus. Sebab, paket kebijakan yang mencakup deregulasi 134 peraturan tersebut tidak sejalan dengan fokus Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Menurut Enny, BKPM hanya mendapatkan bagian kecil dalam Paket Kebijakan Ekonomi tersebut. Padahal, BKPM telah memutuskan fokus perhatian terhadap lima sektor usaha. Pertama sektor industri, kedua sektor maritim, ketiga sektor pertanian, keempat pariwisata, dan terakhir sektor infrastruktur. "Mestinya pertama paket itu harus dilihat apa yang paling krusial yang diperlukan BKPM. Mestinya difokuskan itu dulu," kata Enny, Jumat (25/9). Sebab, lanjut Enny, tak hanya membuat prioritas sektor usaha, BKPM juga telah melakukan identifikasi persoalan dari investor sektor tersebut, baik investor baru maupun investor yang telah ada (eksisting). Ia juga mengatakan, pemerintah juga masih membagi-bagi fokus deregulasi pada beberapa kementerian. Dengan tersebarnya fokus tersebut menyebabkan pula sulitnya menemukan permasalahan krusial yang harusnya menjadi prioritas pemerintah. "Sehingga kalau bisa fokus seperti itu maka minimal ada persoalan yang paling krusial yang segera bisa diselesaikan," tambah Enny. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyatakan, pengusaha makanan dan minuman meminta deregulasi aturan dalam paket kebijakan tersebut segera diselesaikan, terutama untuk menghapus peraturan-peraturan yang tumpang tindih. "Misalnya, masalah kuota impor, izin impor untuk kepastian bahan baku. Kemudian, izin hortikultura harus minta Kementerian Perindustrian, Pertanian, kemudian Perdagangan. Nah itu kan ngapain banyak seperti itu," imbuh dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Paket kebijakan ekonomi Jokowi dinilai tidak fokus
JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, paket kebijakan ekonomi jilid I yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak fokus. Sebab, paket kebijakan yang mencakup deregulasi 134 peraturan tersebut tidak sejalan dengan fokus Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Menurut Enny, BKPM hanya mendapatkan bagian kecil dalam Paket Kebijakan Ekonomi tersebut. Padahal, BKPM telah memutuskan fokus perhatian terhadap lima sektor usaha. Pertama sektor industri, kedua sektor maritim, ketiga sektor pertanian, keempat pariwisata, dan terakhir sektor infrastruktur. "Mestinya pertama paket itu harus dilihat apa yang paling krusial yang diperlukan BKPM. Mestinya difokuskan itu dulu," kata Enny, Jumat (25/9). Sebab, lanjut Enny, tak hanya membuat prioritas sektor usaha, BKPM juga telah melakukan identifikasi persoalan dari investor sektor tersebut, baik investor baru maupun investor yang telah ada (eksisting). Ia juga mengatakan, pemerintah juga masih membagi-bagi fokus deregulasi pada beberapa kementerian. Dengan tersebarnya fokus tersebut menyebabkan pula sulitnya menemukan permasalahan krusial yang harusnya menjadi prioritas pemerintah. "Sehingga kalau bisa fokus seperti itu maka minimal ada persoalan yang paling krusial yang segera bisa diselesaikan," tambah Enny. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyatakan, pengusaha makanan dan minuman meminta deregulasi aturan dalam paket kebijakan tersebut segera diselesaikan, terutama untuk menghapus peraturan-peraturan yang tumpang tindih. "Misalnya, masalah kuota impor, izin impor untuk kepastian bahan baku. Kemudian, izin hortikultura harus minta Kementerian Perindustrian, Pertanian, kemudian Perdagangan. Nah itu kan ngapain banyak seperti itu," imbuh dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
