JAKARTA. Pemerintah mengaku sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi terbaru. Sebelumnya, pada Agustus 2013 kemarin pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan terbaru untuk merespons gejolak ekonomi global. Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan terbaru Pemerintah direncanakan akan keluar sebelum akhir tahun ini. Namun, kebijakan tersebut akan tergantung kesiapan pemerintah dan kebutuhannya. Sayangnya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu ini enggan menjelaskan secara detail seperti apa paket kebijakan terbaru itu. "Lebih banyak ke fiskal," kata Bambang, singkat. Sekadar mengingatkan kembali, empat paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, antara lain langkah pemerintah untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account defisit dan menjaga nilai tukar rupiah. Caranya, pemerintah akan mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi. Paket kedua, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Caranya pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap membuktikan bahwa fiskal dan defisit berada pada kisaran angka 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini, maka pemerintah memastikan pembiayaan APBNP 2013 dalam kondisi aman. Paket ketiga, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi. Untuk itu, Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Dari sisi pemerintah, untuk mengatasi inflasi atau harga yang bergejolak, pemerintah akan mengubah tata niaga. Ambil contoh, tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan kuantitas atau menggunakan kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga. Paket keempat, percepatan investasi. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah seperti menyederhanakan izin dengan mengefektifkan pelayanan satu pintu, menyederhanakan jenis-jenis perizinan investasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Paket kebijakan jilid 2 lebih banyak soal fiskal
JAKARTA. Pemerintah mengaku sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi terbaru. Sebelumnya, pada Agustus 2013 kemarin pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan terbaru untuk merespons gejolak ekonomi global. Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan terbaru Pemerintah direncanakan akan keluar sebelum akhir tahun ini. Namun, kebijakan tersebut akan tergantung kesiapan pemerintah dan kebutuhannya. Sayangnya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu ini enggan menjelaskan secara detail seperti apa paket kebijakan terbaru itu. "Lebih banyak ke fiskal," kata Bambang, singkat. Sekadar mengingatkan kembali, empat paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, antara lain langkah pemerintah untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account defisit dan menjaga nilai tukar rupiah. Caranya, pemerintah akan mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi. Paket kedua, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Caranya pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap membuktikan bahwa fiskal dan defisit berada pada kisaran angka 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini, maka pemerintah memastikan pembiayaan APBNP 2013 dalam kondisi aman. Paket ketiga, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi. Untuk itu, Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Dari sisi pemerintah, untuk mengatasi inflasi atau harga yang bergejolak, pemerintah akan mengubah tata niaga. Ambil contoh, tata niaga daging sapi dan hortikultura dari pembatasan kuantitas atau menggunakan kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga. Paket keempat, percepatan investasi. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah seperti menyederhanakan izin dengan mengefektifkan pelayanan satu pintu, menyederhanakan jenis-jenis perizinan investasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
