JAKARTA. Pemerintah memangkas perizinan usaha penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui paket kebijakan ekonomi ke-13. Dengan adanya paket kebijakan ini, pembangunan diharapkan bisa lebih cepat dan harga yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih murah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, insentif ini akan berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Namun ia mengakui, dampaknya tidak signifikan.

Menurut Darmin, kebijakan ini tetap akan sulit untuk mendorong kredit tumbuh double digit di tahun ini. "Sebenarnya normalnya double digit. Tetapi sekarang mungkin susah," ujarnya, Rabu (24/8).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Pasalnya, lanjut Darmin, sejak awal tahun dan hingga akhir bulan lalu, realisasi pertumbuhan kredit lebih kecil dibanding biasanya. Namun pertumbuhan kredit yang positif, tetap baik walaupun angkanya lebih rendah.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga memangkas target pertumbuhan kredit perbankan tahun ini menjadi 7%-9% dari target sebelumnya yang sebesar 10%-12%. Koreksi ini kedua kali dilakukan BI setelah pada awal tahun meyakini pertumbuhan kredit bisa menembus 12%-14%.

Gubernur BI Agus Martowardjojo mengatakan, pemangkasan tersebut lantaran sejak Januari hingga Agustus pertumbuhan kredit di bawah 3%. Selain itu, pemangkasan tersebut juga karena dampak dari pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4,9%-5,3% dari sebelumnya 5%-5,4% akibat pemangkasan belanja pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News