JAKARTA. Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan jilid delapan (VIII). Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan kali ini menyangkut distribusi logistik dari daerah ke perkotaan. Hal itu diungkapkan darmin usai bertemu presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini, Kamis (10/12) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, dengan kebijakan tersebut maka akan menekan ongkos distribusi logistik, namun, Darmin tidak menyebutkan secara spesifik aturan apa yang akan dikeluarkan. Ia hanya mengatakan, kebijakan ini memastikan jalur distribusi barang dari desa ke pasar-pasar di sejumlah daerah akan lebih lancar. "Distribusi logistik yang diatur bukan untuk pusat perbelanjaan, atau supermarket," kata darmin, Kamis (10/12), di Istana Negara, Jakarta. Ia beralasan, jalkur distribusi barang untuk pusat perbelanjaan dan supermarket memang sudah tertata rapi dan dikelola lebih baik. Adapun pasar-pasar yang akan disasar barang itu bisa saja pasar di tingkat kecamatan. Sementara itu, mengenai pelaksanaan paket kebijakan dari yang pertama hingga yang ke tujuh menurutnya sudah terealiasasi hampir seluruhnya. Bahkan, menurut catatannya, kebijakan yang dikeluarkan sudah mencapai 90%. Meskipun jika dilihat dilapangan, belum tentu semua kebijakan tadi telah berjalan. Misalnya saja kebijakan yang memangkas waktu pembuatan ijin hingga jam untuk empat ijin. Kebijakan itu belum ada hasilnya, karena belum ada yang menggunakan. Meskipun aturannya memang sudah disiapkan, tetapi karena belum ada investor yang memakai, ya bisa dibilang belum berjalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Paket kebijakan VIII tentang distribusi logistik
JAKARTA. Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan jilid delapan (VIII). Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan kali ini menyangkut distribusi logistik dari daerah ke perkotaan. Hal itu diungkapkan darmin usai bertemu presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini, Kamis (10/12) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, dengan kebijakan tersebut maka akan menekan ongkos distribusi logistik, namun, Darmin tidak menyebutkan secara spesifik aturan apa yang akan dikeluarkan. Ia hanya mengatakan, kebijakan ini memastikan jalur distribusi barang dari desa ke pasar-pasar di sejumlah daerah akan lebih lancar. "Distribusi logistik yang diatur bukan untuk pusat perbelanjaan, atau supermarket," kata darmin, Kamis (10/12), di Istana Negara, Jakarta. Ia beralasan, jalkur distribusi barang untuk pusat perbelanjaan dan supermarket memang sudah tertata rapi dan dikelola lebih baik. Adapun pasar-pasar yang akan disasar barang itu bisa saja pasar di tingkat kecamatan. Sementara itu, mengenai pelaksanaan paket kebijakan dari yang pertama hingga yang ke tujuh menurutnya sudah terealiasasi hampir seluruhnya. Bahkan, menurut catatannya, kebijakan yang dikeluarkan sudah mencapai 90%. Meskipun jika dilihat dilapangan, belum tentu semua kebijakan tadi telah berjalan. Misalnya saja kebijakan yang memangkas waktu pembuatan ijin hingga jam untuk empat ijin. Kebijakan itu belum ada hasilnya, karena belum ada yang menggunakan. Meskipun aturannya memang sudah disiapkan, tetapi karena belum ada investor yang memakai, ya bisa dibilang belum berjalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
