KONTAN.CO.ID-JAKARTA Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mengatakan, paket stimulus yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 26,34 triliun pada semester II-2026 belum sepenuhnya menjawab persoalan pelemahan daya beli masyarakat.​

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan, ada beberapa stimulus yang sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Stimulus tersebut adalah bea masuk 0% atas impor LPG dan bea masuk 0% atas bahan baku plastik, program magang, pelatihan vokasi dan bentuan beras 10 kg selama tiga bulan.

Kendati begitu, Riefky bilang, bantuan beras tersebut sebaiknya diganti dengan pemberian uang tunai (cash).

Baca Juga: Danantara Bangun Sport Tourism di Kawasan GBK, Buka Peluang Robohkan Hotel Sultan

"Walaupun untuk bantuan beras lebih baik apabila diberikan cash daripada produk beras," ujar Riefky kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2026).

Sementara untuk insentif kelas menengah, ia menyebut bahwa stimulus tersebut belum menjawab kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.

"Isunya sekarang adalah menurunnya daya beli masyarakat dan kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas," katanya.

Oleh karena itu, Riefky mengusulkan pemerintah untuk menambah insentif bagi kelas menengah, misalnya pemberian bantuan sosial (bansos) kelas menengah serta perbaikan iklim investasi guna mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, paket stimulus ekonomi senilai Rp2 6,34 triliun yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026 belum sepenuhnya menjawab persoalan melemahnya daya beli masyarakat.

Meski nilainya sedikit lebih besar dibandingkan paket stimulus kuartal II tahun lalu sebesar Rp 24,44 triliun, komposisi kebijakannya dinilai tidak lagi memuat instrumen yang memiliki dampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga.

"Jika ditelaah lebih dalam, beberapa instrumen dengan dampak paling besar terhadap daya beli justru tidak lagi ada. Karena itu, saya cukup skeptis apakah paket ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat ini," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2026).

Menurut Yusuf, sejumlah program yang pada tahun lalu terbukti efektif menopang daya beli tidak kembali dilanjutkan dalam paket terbaru. 

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp 1,54 Triliun untuk Diskon Transportasi Libur Sekolah & Nataru

Pada 2025, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 10,72 triliun kepada pekerja padat karya, memberikan diskon tarif tol bagi sekitar 110 juta pengguna jalan, serta diskon tarif listrik 50% untuk 79,3 juta rumah tangga.

"Ketiga kebijakan tersebut efektif karena langsung mengurangi beban pengeluaran kelompok pekerja dan rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah yang sedang mengalami tekanan ekonomi," katanya.

Sebagai gantinya, pemerintah kini memberikan sejumlah insentif fiskal seperti pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5% yang menyasar sekitar 16 ribu hingga 41 ribu penulis. 

Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak pada potensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp 31 miliar. Selain itu, terdapat pembebasan bea masuk untuk LPG dan bahan baku plastik yang menurut Yusuf lebih banyak memberikan manfaat bagi sektor industri dibandingkan rumah tangga.

Ia juga menyoroti insentif transportasi berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat dan berbagai diskon perjalanan selama masa libur sekolah maupun periode Natal dan Tahun Baru. 

Meski berpotensi mendorong mobilitas wisata domestik, Yusuf menilai manfaat kebijakan tersebut tidak merata.

Baca Juga: Soal Kompensasi Pemadaman Listrik, Bahlil: Tanya ke PLN

"Kebijakan ini lebih tepat dipandang sebagai stimulus sektor pariwisata daripada stimulus daya beli masyarakat secara luas," imbuhnya.

Dalam paket tersebut, Yusuf bilang, bantuan pangan beras 10 kilogram selama tiga bulan menjadi program yang paling tepat sasaran.

Bantuan tersebut menjangkau sekitar 33 juta keluarga pada kelompok desil 1 hingga 4 dan diperkirakan setara dengan penghematan sekitar Rp 130 ribu per keluarga setiap bulan.

Namun demikian, ia menilai program tersebut lebih bersifat melanjutkan bantuan yang sudah ada karena cakupan penerimanya tidak mengalami perluasan. 

Kondisi ini dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi yang kini juga dirasakan kelompok kelas menengah.

Menurut Yusuf, tekanan ekonomi saat ini tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah. Banyak rumah tangga kelas menengah menghadapi kenaikan biaya hidup dan pelemahan daya beli, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

"Kelompok yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi juga tidak cukup untuk menyerap tekanan ekonomi yang terus meningkat," katanya.

Di sisi lain, Yusuf mengapresiasi sejumlah program yang dinilai relevan untuk mendukung sektor produksi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. 

Program stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) kedelai dinilai dapat membantu produsen tahu dan tempe yang sedang menghadapi kenaikan biaya bahan baku. 

Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir Berbuntut Somasi, PLN Didesak Bayar Kompensasi

Sementara itu, program magang dan vokasi senilai Rp 6,26 triliun dipandang memiliki potensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, Yusuf menilai paket stimulus tersebut lebih berfungsi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ketimbang memulihkan daya beli masyarakat yang tengah tertekan.

Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih mendasar seperti kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pengembalian program BSU untuk pekerja rentan, serta perbaikan basis data sosial agar bantuan dapat menjangkau kelompok rentan baru yang selama ini belum terakomodasi.

"Dengan nilai sekitar Rp 26 triliun, paket ini sebenarnya tidak terlalu besar, sementara komposisinya masih lebih banyak berfokus pada momentum liburan dan konsumsi musiman daripada mengatasi tekanan pendapatan riil yang menjadi akar lemahnya konsumsi rumah tangga," pungkas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News