KONTAN.CO.ID - ISLAMABAD. Biro Statistik Pakistan pada Selasa (1/2) melaporkan lonjakan Indeks Harga Konsumen (CPI) alias inflasi sebesar 13% pada Januari 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, angka inflasi Pakistan pada Desember 2021 adalah 12,3%. Dilansir dari
Reuters, bank sentral Pakistan mengatakan, momentum inflasi telah melambat dan pengetatan fiskal oleh pemerintah juga akan berdampak pada kenaikan harga.
Baca Juga: The Fed Siap Kerek Suku Bunga Pada Maret, Cermati Data untuk Arah Kebijakan Lanjutan Bank Negara Pakistan (SBP) juga telah meningkatkan suku bunga sebesar 275 basis poin sejak September tahun lalu sebagai upaya menghadapi percepatan inflasi. Namun, pekan lalu SBP menyatakan, akan menahan suku bunga untuk melihat efek langkah-langkah sebelumnya terhadap kenaikan harga. Pengumuman kebijakan moneter berikutnya rencananya pada Maret nanti. Biro Statistik Pakistan menyebutkan, kenaikan angka CPI dibanding Januari tahun lalu pada umumnya disebabkan oleh kenaikan biaya listrik sebesar 56,2%. Faktor lain yang jadi penentu adalah harga minyak goreng melesat 50,33%. Di sisi lain, biro juga menyoroti penurunan biaya listrik pada Januari 2022 sebesar 2,52% dibanding Desember 2021.
Baca Juga: Tingkat Pengangguran Jepang Turun Menjadi 2,7% Pada Desember 2021 Kenaikan harga bahan bakar dan tarif listrik telah meningkatkan tekanan pada Pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan. Pemerintah bulan lalu sepakat untuk meningkatkan pajak dalam upaya mengendalikan defisit fiskal. Aturan yang tercantum dalam anggaran pertengahan tahun ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan peninjauan program Dana Moneter Internasional (IMF). Pakistan saat ini ada dalam program pinjaman tiga tahunan dari IMF sejak 2019 senilai US$ 6 miliar. Jika kebijakan ekonomi baru Pakistan bisa lolos dari tinjauan IMF, negara tersebut akan menerima tambahan sebesar US$ 1 miliar. Kementerian Keuangan Pakistan mengatakan, dewan peninjau dari IMF diharapkan bisa hadir minggu ini untuk meninjau kemajuan reformasi negara dan target ekonomi.