KONTAN.CO.ID - RAMALLAH. Presiden Palestina Mahmoud Abbas meluncurkan upaya diplomatik baru yang bertujuan untuk meraih keanggotaan tetap di PBB. Abbas akan menyampaikan minatnya ini di Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Juru bicara Pemerintah Palestina Ibrahim Melhem mengatakan, negaranya akan berusaha menggunakan PBB untuk memperjelas status mereka.

"Dengan tidak ada jalur politik dan harapan bagi Palestina untuk mengakhiri pendudukan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan PBB untuk meningkatkan status Palestina sebagai negara dan penduduk Palestina sebagai orang di tanah mereka di bawah pendudukan," ungkap Melhem kepada Arab News.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Terkait Pertempuran di Gaza

Kampanye diplomatik ini akan mencapai puncaknya ketika Presiden Mahmoud Abbas berpidato di Majelis Umum PBB pada 23 September. Di sana, ia akan mengajukan permintaannya untuk peningkatan status keanggotaan.

Palestina mendapatkan status sebagai negara pengamat non-anggota dari PBB sejak tahun 2012. Melalui pemungutan suara di Majelis Umum, 138 memberikan dukungan, 9 negara menentang, dan 41 negara lainnya memilih abstain.

Baca Juga: Israel dan Militan Palestina Umumkan Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Dalam resolusi yang lahir saat itu, tercantum pula harapan Palestina agar Dewan Keamanan mau mempertimbangkan keanggotaan penuh Palestina di PBB secara positif.

Resolusi itu diajukan Abbas pada tahun 2011, namun sempat terganjal di Dewan Keamanan karena AS mengancam akan menggunakan hak vetonya.

Salah satu pejabat Fatah Central Committee (FCC) Palestina Sabri Saidem mengatakan, Prancis telah mendorong Palestina untuk menuntut keanggotaan penuh. Sejalan dengan itu, Swedia dan Irlandia juga telah menyatakan dukungan tanpa syarat mereka untuk langkah tersebut.

"Keanggotaan PBB adalah hak yang telah lama ditunggu-tunggu, terutama dengan berlanjutnya agresi Israel terhadap rakyat Palestina," kata Saidem.